SPS: Perdagangan Global Tak Boleh Gerus Kedaulatan Media Nasional


PONTIANAK POST – Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat menegaskan bahwa keterbukaan ekonomi dalam perjanjian perdagangan internasional tidak boleh mengorbankan kedaulatan media nasional.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi mengenai implikasi Agreement on Related Trade (ART) yang digelar di Jakarta dengan melibatkan pemerintah, regulator, serta pelaku industri media.
Dalam forum itu, pemerintah melalui perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), M. Qodari, menyampaikan bahwa ART dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat hubungan dagang internasional.
Perjanjian tersebut juga dinilai dapat memperluas akses pasar, memberikan kepastian investasi, serta mendorong penguatan ekosistem digital nasional.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa regulasi nasional tetap menjadi rujukan utama dalam implementasi kebijakan tersebut.
Kebijakan publisher rights dipastikan tetap berlaku dan menjadi batas tegas apabila terdapat ketentuan dalam ART yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
“Pemerintah pada prinsipnya pro-perdagangan, tetapi tetap menjaga ruang regulasi domestik. Industri media nasional tidak boleh dirugikan,” ujar Qodari.
Pemerintah juga mendorong adanya pengaturan terhadap platform digital dan media sosial agar tunduk pada prinsip kesetaraan dengan media pers.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih adil dan berimbang.

