Wacana Ambang Batas Parlemen hingga Daerah Menguat, DPRD Kalbar Ingatkan Stabilitas Demokrasi
PONTIANAK POST — Wacana perluasan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) hingga ke tingkat daerah menjelang Pemilu 2029 kian mengemuka dan memicu perdebatan publik. Usulan revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah bergulir menghadirkan berbagai opsi, mulai dari kenaikan ambang batas menjadi 5–7 persen, penghapusan hingga nol persen, hingga skema berjenjang dari pusat ke daerah.
Dalam sejumlah diskursus, ambang batas parlemen tidak lagi hanya dipertimbangkan untuk tingkat DPR RI, tetapi juga diusulkan berlaku di DPRD provinsi hingga kabupaten/kota. Skema berjenjang yang mengemuka antara lain 5 persen untuk DPR RI, 4 persen untuk DPRD provinsi, dan 3 persen untuk DPRD kabupaten/kota.
Di tengah dinamika tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menilai pembahasan ambang batas parlemen harus dikembalikan pada tujuan utama demokrasi, yakni kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kepentingan kelompok politik.
“Dalam negara demokrasi kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Kalau demokrasi hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan, itu yang menjadi masalah,” ujarnya saat dimintai tanggapan.
Heri menegaskan bahwa partai politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Karena itu, setiap upaya pengaturan ambang batas parlemen harus mempertimbangkan bagaimana memperkuat kelembagaan partai sekaligus menjaga stabilitas politik nasional.
Menurutnya, keberadaan ambang batas parlemen dapat berfungsi sebagai mekanisme penyaring untuk mencegah fragmentasi politik yang berlebihan.
“Kita tidak alergi dengan banyaknya partai politik. Tapi kalau terlalu banyak tanpa batas, kecenderungannya negara tidak akan stabil,” kata anggota DPRD Kalbar dari dapil Kota Pontianak ini.
Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah politik berbagai negara, sistem multipartai yang terlalu terfragmentasi kerap berujung pada lemahnya pemerintahan dan sulitnya pengambilan keputusan strategis.
“Kalau sudah terlalu banyak faksi, stabilitas akan menjadi masalah. Demokrasi bisa kebablasan,” tambahnya.
