Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Kalbar Gandeng Forkopimda Kawal Program MBG Tepat Sasaran

N
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin rapat bersama BGN terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar)
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin rapat bersama BGN terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar)

Advertisement

PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi lintas sektoral dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar, saat memimpin rapat koordinasi bersama Koordinator BGN Regional Kalimantan Barat, beserta jajaran di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Senin (11/5).

Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan menekankan pentingnya validasi data dan pengawasan ketat di lapangan guna mengantisipasi berbagai persoalan teknis maupun isu negatif yang berkembang di media sosial.

Advertisement

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam rapat itu adalah adanya perbedaan data administratif dengan kondisi riil di lapangan. Sebagai Ketua Satgas, Ria Norsan meminta distribusi makanan dilakukan secara merata dan tepat sasaran.

“Jangan sampai terjadi kelebihan pasokan di dapur sementara penerima manfaatnya tidak ada. Semua harus terdata secara real time,” ujarnya.

Advertisement

Menanggapi berbagai isu terkait potensi penyimpangan maupun korupsi dalam program MBG, Pemerintah Provinsi Kalbar mengambil langkah preventif dengan meminta seluruh koordinator wilayah melakukan pengawasan ketat terhadap operasional dapur umum.

Menurut Ria Norsan, pengawasan tersebut mencakup aspek kebersihan dan sanitasi, kualitas gizi makanan, hingga keamanan operasional dapur umum.

Ia menjelaskan, proses memasak harus memenuhi standar higienis, sementara kandungan nutrisi makanan juga harus sesuai standar kebutuhan bagi anak-anak dan ibu hamil.

“Pengawasan ini penting agar program berjalan baik, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan program, Pemprov Kalbar juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk jajaran TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Advertisement

Artikel Terkait

Obat Tanpa Resep Dokter Disalahgunakan Remaja dan Pekerja Tambang di Kalbar untuk Dapatkan Efek Tertentu

Obat Tanpa Resep Dokter Disalahgunakan Remaja dan Pekerja Tambang di Kalbar untuk Dapatkan Efek Tertentu

BPOM Pontianak mencatat kasus penyalahgunaan meningkat dan banyak menyasar remaja serta pekerja tambang di Kalimantan Barat.

Disdikbud Kalbar Usulkan SMAN 1 Pontianak Tampil di Final Nasional LCC 4 Pilar di Jakarta

Disdikbud Kalbar Usulkan SMAN 1 Pontianak Tampil di Final Nasional LCC 4 Pilar di Jakarta

Kalbar usulkan SMAN 1 Pontianak tampil di final nasional LCC Empat Pilar bersama SMAN 1 Sambas di Jakarta.

Anggota MPR RI Hetifah Usul LCC 4 Pilar Kalbar Diulang usai Kontroversi Penilaian Juri

Anggota MPR RI Hetifah Usul LCC 4 Pilar Kalbar Diulang usai Kontroversi Penilaian Juri

Hetifah Sjaifudian usul Final LCC Empat Pilar MPR RI Kalbar digelar ulang demi menjamin keadilan peserta.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer