PONTIANAK POST – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad Assegaf, mendorong Pemerintah Provinsi Kalbar menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dinilai masih jauh di bawah potensi riil daerah.
Sorotan itu disampaikan saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2025. Menurut Amin, realisasi pendapatan daerah yang selama ini selalu melampaui target justru menjadi tanda bahwa target yang dipasang terlalu rendah.
“Selama ini target dari Bapenda selalu tercapai bahkan lebih dari 100 persen. Ini harus dievaluasi dan targetnya direvisi,” ujarnya kepada Pontianak Post, Kamis (14/5/2026).
Ia menilai kenaikan target PAD selama ini masih terlalu kecil, hanya berkisar 5 hingga 7 persen setiap tahun. Padahal, menurutnya, Kalbar memiliki potensi pajak daerah yang bisa didorong lebih agresif.
“Harusnya kenaikannya bisa di atas 10 persen supaya potensi daerah lebih maksimal,” katanya.
Politisi NasDem itu juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) lebih inovatif dalam menggali sumber penerimaan baru, termasuk melalui regulasi dan kebijakan daerah.
Menurutnya, peningkatan PAD menjadi penting di tengah adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
“Ini untuk memotivasi Bapenda agar lebih giat menggali potensi pajak daerah yang lebih besar,” tuturnya.
Amin menegaskan Komisi III DPRD Kalbar mendukung rekomendasi pansus LKPJ agar target pendapatan daerah dibuat lebih realistis sesuai potensi ekonomi Kalbar.
Ia menilai pemerintah daerah kini tidak bisa lagi terlalu bergantung pada dana transfer pusat untuk menopang pembangunan.
