Program MBG di Kalbar Didorong Jadi Pengungkit Ekonomi Masyarakat Desa
PONTIANAK PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi desa melalui keterlibatan petani, pelaku usaha lokal, BUMDes, dan koperasi.
Gubernur Kalbar Ria Norsan optimistis Program MBG mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat melalui penguatan rantai pasok pangan lokal dan pemberdayaan BUMDes serta koperasi desa.
Menurut Norsan, program tersebut berpotensi menciptakan perputaran ekonomi hingga miliaran rupiah setiap hari yang langsung menyentuh sektor ekonomi kerakyatan.
“Program MBG yang dicetuskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini sangat baik untuk masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Tujuannya jelas, bagaimana gizi masyarakat kita terpenuhi, mulai dari anak sekolah hingga balita, dari pelosok desa sampai kota, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang kompetitif menuju Indonesia Emas 2045,” di Kubu Raya, baru-baru ini.
Norsan menyebut, keberhasilan program MBG harus diukur dari dampak ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat lokal. Karena itu, ia meminta seluruh kebutuhan pangan program dipasok dari komoditas daerah.
“Kita harus memperhatikan rantai pasoknya. Jangan sampai bahan pangannya berasal dari luar, padahal petani kita mampu menyediakannya. Saya meminta BUMDes dan koperasi menjadi garda terdepan dalam menyuplai kebutuhan pangan ke unit-unit pelayanan MBG. Sinergi ini akan memperkuat ekonomi kerakyatan kita,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem rantai pendingin atau cold chain guna menjaga kualitas dan keamanan pangan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Kalau ada yang mengatakan MBG ini tidak baik, itu sangat keliru. Mari sukseskan bersama demi masa depan anak-anak kita,” katanya.
Sebelumnya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nyoman Suryadnya datang ke Kalimantan Barat. Saat kunjungan, Nyoman menyampaikan bahwa program MBG harus memberi manfaat nyata bagi kelompok rentan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus mengutamakan kelompok rentan; mulai dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga peserta didik. Semua harus terlayani tanpa terkecuali. Dengan putaran uang yang begitu besar di Kalimantan Barat, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat di level bawah,” ujarnya.
