Dugaan Pungli dan Perizinan Berbelit Dinilai Hambat Program Rumah Subsidi di Kalbar
PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson menegaskan program tiga juta rumah merupakan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pemerintah daerah.
“Program tiga juta rumah ini merupakan program strategis nasional yang harus kita dukung bersama. Kita ingin masyarakat di Kalbar bisa mendapatkan rumah layak huni dengan proses yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit,” kata Harisson, Selasa (19/5).
Ia menekankan pentingnya kesamaan persepsi antar pemerintah daerah agar tidak terjadi hambatan administrasi yang memperlambat pembangunan rumah subsidi.
“Kita perlu membangun komitmen bersama, jangan sampai ada aturan yang berbeda-beda atau proses yang tidak sinkron di lapangan sehingga menghambat percepatan pembangunan rumah untuk masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Harisson, berbagai persoalan di lapangan harus segera dikoordinasikan dan diselesaikan bersama, terutama terkait tata ruang dan pelayanan perizinan yang masih menjadi kendala utama para pengembang.
“Kendalanya jangan dibiarkan menumpuk. Kalau ada persoalan di lapangan segera dikoordinasikan agar percepatan pembangunan rumah dapat berjalan optimal,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya laporan dugaan pungutan liar dalam pelayanan administrasi. Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan pelayanan publik berjalan transparan, profesional, dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pengembang.
“Kalau masih ada pungutan liar atau pelayanan yang dipersulit, tentu akan kita ingatkan pemerintah daerahnya. Kita ingin pelayanan publik berjalan baik, cepat, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, Pemprov Kalbar mendorong sosialisasi Program 3 Juta Rumah dilakukan lebih masif kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar target pembangunan rumah di Kalimantan Barat dapat tercapai.
Baca Juga: Harkitnas 2026, Wakil Wali Kota Pontianak Ajak Warga Perkuat Persatuan dan Literasi Digital
Ketua DPD REI Kalbar, Baharudin, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap sektor perumahan, khususnya rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
