Harisson: Kalbar Harus Mandiri Fiskal di Tengah Dana Transfer Pusat Turun

PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan Kalimantan Barat harus memperkuat kemandirian ekonomi daerah di tengah tantangan fiskal dan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan Harisson usai menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan dana pusat untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat, tetapi harus mampu menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata Harisson di Pontianak, Selasa (26/5/2026).

Kalbar Dinilai Punya Potensi Besar Gerakkan Ekonomi Rakyat

Harisson menyebut Kalimantan Barat memiliki banyak sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga UMKM berbasis produk lokal.

Ia menilai pengelolaan potensi daerah secara maksimal akan berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau produktivitas masyarakat meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama ekonomi Kalbar dengan kontribusi mencapai 21,66 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sepanjang 2025.

Selain itu, ekonomi Kalbar tumbuh 5,39 persen pada 2025 dan menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan. Pertumbuhan tersebut didorong sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 31,48 persen, termasuk peningkatan produksi bauksit dan alumina.

Memasuki Triwulan I 2026, ekonomi Kalbar kembali tumbuh 6,14 persen secara tahunan dan menjadi yang tertinggi se-Kalimantan.