Sibarani Desak Dugaan Korupsi Program Makan Bergizi Gratis Segera Ditindaklanjuti
PONTIANAK POST – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Franciscus Sibarani, mendorong agar setiap temuan yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi, segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Sibarani, langkah tegas terhadap berbagai temuan tersebut penting untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ia menilai upaya pengawasan yang dilakukan berbagai pihak perlu mendapat dukungan karena menjadi bagian dari mekanisme perbaikan pelaksanaan program di lapangan.
Sibarani mengatakan, tindak lanjut yang cepat terhadap berbagai temuan akan memperkuat efektivitas Program Makan Bergizi Gratis sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. “Temuan-temuan yang terkait dengan dugaan korupsi perlu segera ditindaklanjuti. Langkah tegas Presiden dalam menangani persoalan tersebut akan semakin memperkuat kepercayaan publik sekaligus memperbaiki citra pemerintah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar sejak awal mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.
Karena itu, ia memandang berbagai temuan di lapangan harus menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran dan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Sibarani juga mengapresiasi peran Kantor Staf Presiden (KSP) dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, fungsi pengawasan tersebut penting untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Ia menilai berbagai masukan dan temuan yang disampaikan kepada pemerintah dapat menjadi dasar dalam melakukan penyempurnaan kebijakan maupun pelaksanaan program di lapangan.
“Pengawasan seperti ini memang diperlukan dan kita semua mendukung berbagai temuan yang telah disampaikan KSP kepada Presiden sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program,” katanya.
