Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemenkum Kalbar Dorong Harmonisasi Tiga Raperda Inisiatif DPRD Mempawah Tahun 2026

M
Penulis: Miftahul Khair❯
Kanwil Kemenkum Kalbar mendorong harmonisasi Tiga Raperda Inisiatif DPRD Mempawah masuk Propemperda 2026 pada Senin (8/6). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)
Kanwil Kemenkum Kalbar mendorong harmonisasi Tiga Raperda Inisiatif DPRD Mempawah masuk Propemperda 2026 pada Senin (8/6). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)

Advertisement

PONTIANAK POST — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar konsultasi dan koordinasi bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Mempawah terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD yang direncanakan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalbar, Senin (8/6), dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah Darwies Harafat, Ketua Bapemperda Rusdi beserta anggota, jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah, serta Tim Pengharmonisasian Kanwil Kemenkum Kalbar.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa koordinasi sejak tahap awal menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas produk hukum daerah yang akan dibentuk.

Menurutnya, forum konsultasi menjadi sarana menyamakan persepsi terhadap substansi rancangan regulasi, sekaligus mengidentifikasi potensi persoalan normatif agar tidak menimbulkan benturan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun regulasi yang sudah berlaku.

“Kami senantiasa siap memberikan dukungan dan pendampingan dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan setiap rancangan peraturan daerah dapat disusun secara komprehensif, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Lanang.

Advertisement

Dalam pembahasan, Kanwil Kemenkum Kalbar mendorong DPRD Kabupaten Mempawah segera mengajukan permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi melalui aplikasi e-Harmonisasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh proses pembentukan regulasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada substansi Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Kanwil Kemenkum Kalbar menilai perlu adanya penyesuaian ketentuan pidana agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait pengaturan sanksi pidana, kurungan, dan denda.

Pada kesempatan tersebut, tim Kanwil Kemenkum Kalbar juga memberikan penguatan terkait tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Materi yang disampaikan meliputi proses harmonisasi, pembahasan, persetujuan bersama, evaluasi atau fasilitasi, penetapan hingga pengundangan.

Dengan adanya tiga Raperda inisiatif DPRD yang masuk dalam agenda Propemperda Tahun 2026, harmonisasi dinilai menjadi langkah strategis agar seluruh rancangan dapat diselesaikan tepat waktu dan menghasilkan regulasi yang berkualitas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung pemerintah daerah dan DPRD dalam menghasilkan produk hukum yang harmonis dan memberikan kepastian hukum.

Advertisement

Artikel Terkait

Kanwil Kemenkum Kalbar Dukung Program "PASTI ADA SOLUSI" untuk Perkuat Pelayanan Hukum bagi Masyarakat

Kanwil Kemenkum Kalbar Dukung Program "PASTI ADA SOLUSI" untuk Perkuat Pelayanan Hukum bagi Masyarakat

Kanwil Kemenkum Kalbar mendukung program PASTI ADA SOLUSI untuk menghadirkan pelayanan hukum yang cepat dan transparan.

Kanwil Kemenkum Kalbar Perkuat Pemahaman Hukum Polda Kalbar Hadapi Implementasi KUHP dan KUHAP Baru

Kanwil Kemenkum Kalbar Perkuat Pemahaman Hukum Polda Kalbar Hadapi Implementasi KUHP dan KUHAP Baru

Kanwil Kemenkum Kalbar memperkuat pemahaman hukum jajaran Polda Kalbar terkait implementasi KUHP dan KUHAP baru.

Estafet Kepemimpinan Sekda Mempawah, Kemenkum Kalbar Dorong Sinergi Berkelanjutan

Estafet Kepemimpinan Sekda Mempawah, Kemenkum Kalbar Dorong Sinergi Berkelanjutan

Kanwil Kemenkum Kalbar hadir dalam pisah sambut Sekda Mempawah dan menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer