Bapperida Kalbar Matangkan Persiapan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2026
PONTIANAK POST – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh kementerian dan lembaga (K/L) di Kantor Bapperida Kalbar, Rabu (10/6/2026).
Rapat dipimpin Kepala Bapperida Kalbar, Linda Purnama, didampingi Perencana Madya Bapperida, Supriani. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Perwakilan BKKBN Kalbar, Regional Badan Gizi Nasional Kalbar, serta Tim Tematik Program MBG Bapperida Kalbar.
Dalam arahannya, Linda menegaskan bahwa pengawasan yang akan dilakukan tim kementerian dan lembaga merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pengawasan ini bertujuan memastikan Program Makan Bergizi Gratis memenuhi standar gizi, keamanan pangan, dan tepat sasaran bagi penerima manfaat,” ujarnya.
Menurut Linda, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah dan mitra pelaksana terkait berbagai persiapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pengawasan.
Berdasarkan agenda yang disusun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), tim pengawasan akan melakukan kunjungan lapangan selama dua hari untuk melihat secara langsung pelaksanaan Program MBG di Kalbar.
Kunjungan akan difokuskan pada tiga lokasi utama, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), satuan pendidikan penerima manfaat Program MBG, serta lokasi distribusi bantuan bagi kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sehubungan dengan hal tersebut, Linda meminta seluruh pihak memastikan kesiapan data, dokumen pendukung, serta tim pendamping lapangan guna mendukung kelancaran proses pengawasan.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak hanya menyiapkan dokumen administratif, tetapi memahami kondisi riil di lapangan sehingga mampu memberikan penjelasan yang akurat apabila diperlukan oleh tim pengawas.
Baca Juga: Lagu MBG dan Ritual Komunikasi Instanr
“Seluruh perangkat daerah harus siap memberikan klarifikasi maupun data tambahan apabila ditemukan hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut selama proses pengawasan,” katanya.
