Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kelola Risiko Program, DLHK Kalbar Tekankan Safeguard Harus Jadi Instrumen Pencegahan

S
Penulis: Siti Sulbiyah❯
Kepala DLHK Kalbar, Adi Yani saat membuka acara di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (17/6). (ISTIMEWA)
Kepala DLHK Kalbar, Adi Yani saat membuka acara di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (17/6). (ISTIMEWA)

Advertisement

PONTIANAK POST - Kerangka pengaman sosial dan lingkungan (safeguard) bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari tata kelola program yang memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar, Adi Yani mengatakan pengalaman berbagai program menunjukkan bahwa sebagian besar masalah muncul bukan karena kegagalan teknis, tetapi karena lemahnya pengelolaan risiko sosial dan lingkungan.

"Karena itu, safeguard harus dipandang sebagai instrumen pencegahan,” kata Adi Yani dalam rapat rencana pengarusutamaan safeguard dan gender, yang dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (17/6).

Pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan dunia melalui Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Output 2 Green Climate Fund (GCF) Kalbar untuk Periode 2014- 2016 atas keberhasilan Provinsi Kalbar yang berkomitmen penuh untuk mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebagaimana tercantum dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Safeguard, kata Adi Yani, memastikan bahwa program dapat memberikan manfaat yang nyata, melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, mengurangi risiko pelaksanaan, meningkatkan akuntabilitas program karena keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh jumlah kegiatan yang terlaksana atau anggaran yang terserap.

Advertisement

“Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan kita dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial yang mungkin muncul selama pelaksanaan program,” ujarnya.

Menurutnya, dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, tidak terlepas dari kewajiban melaksanakan komitmen safeguard dan pengarustamaan gender. 

“Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan dapat dilaksanakan secara komprehensif, dimana dalam proposal yang diajukan, kita sudah mengidentifikasi potesi risiko sosial dan lingkungan di setiap sub kegiatan, upaya mitigasi dan adaptasi yang bisa dilakukan berikut indikator dan alat atau sumber verifikasi atas penanggulangan risiko yang sudah dilakukan,” jelasnya

Setiap kegiatan lanjut dia, memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Karena itu, safeguard memberikan kerangka kerja yang membantu kita mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan.

“Peran unit pengampu pelaksana kegiatan sangat penting karena sebagian besar aktivitas program berada di tingkat tapak. Keberhasilan implementasi safeguard sangat ditentukan oleh komitmen dan kapasitas mitra dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut,” ucapnya.

Advertisement
Editor : Miftahul Khair

Artikel Terkait

DLHK Kalbar Revisi Dokumen RKTP untuk Perkuat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

DLHK Kalbar Revisi Dokumen RKTP untuk Perkuat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

DLHK Kalbar revisi dokumen RKTP 2016–2036 untuk mendukung pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan.

Puncak Kemarau Juni-September Rawan Karhutla, DLHK Kalbar Minta Sinergi TNI-Polri hingga Tingkat Desa

Puncak Kemarau Juni-September Rawan Karhutla, DLHK Kalbar Minta Sinergi TNI-Polri hingga Tingkat Desa

Dinas LHK Kalbar melakukan langkah antisipas dalam mengahadapi karhutla pada puncak kemarau yang diperkirakan pada Juni-September 2026.

Buka Peluang Mitra Global di GCF Task Force Ke-16, DLHK Kalbar Adopsi Inovasi Bioekonomi

Buka Peluang Mitra Global di GCF Task Force Ke-16, DLHK Kalbar Adopsi Inovasi Bioekonomi

DLHK Kalbar promosikan restorasi gambut berbasis 3R dan bioekonomi di forum iklim internasional GCF Task Force.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer