DPRD Kalbar Ingatkan Pemerintah Kurangi Ketergantungan Program terhadap Dana SILPA
PONTIANAK POST - Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat Heri Mustamin menilai besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam APBD Kalimantan Barat perlu dipahami secara utuh karena tidak seluruhnya merupakan anggaran yang menganggur.
Menurut Heri, SILPA sekitar Rp495 miliar yang tercatat dalam APBD terdiri atas berbagai komponen, termasuk sekitar Rp300 miliar yang sejak awal telah dicadangkan untuk mendukung pembiayaan sejumlah program pada tahun anggaran 2025.
Sebagian SILPA Sudah Dicadangkan
"Perlu dipahami bahwa SILPA Rp495 miliar itu tidak seluruhnya merupakan dana yang bebas digunakan. Sekitar Rp300 miliar memang sejak awal sudah diproyeksikan untuk mendukung kegiatan tahun 2025," ujar Heri Mustamin di Pontianak.
Ia menjelaskan pencadangan tersebut merupakan salah satu mekanisme dalam penyusunan APBD Kalimantan Barat sehingga sejumlah program yang sebelumnya masih menunggu kepastian anggaran dapat dibiayai setelah SILPA tersedia.
Meski demikian, Heri menilai pola tersebut sebaiknya tidak menjadi kebiasaan karena pemerintah daerah bersama DPRD perlu menyusun perencanaan anggaran yang lebih akurat agar SILPA pada akhir tahun tidak terus membengkak.
Ia mengungkapkan Kalimantan Barat bahkan pernah mencatat SILPA yang nilainya melampaui 20 persen dari total APBD pada tahun-tahun sebelumnya.
Berasal dari Berbagai Komponen
Selain dana yang telah dicadangkan, Heri mengatakan SILPA juga berasal dari pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan tetapi pembayarannya belum dapat dilakukan karena proses administrasi belum rampung sebelum penutupan tahun anggaran.
"Ada pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan, tetapi pembayaran baru bisa dilakukan pada tahun berikutnya karena proses administrasinya belum selesai. Itu juga menjadi bagian dari SILPA," katanya.
Ia menambahkan SILPA juga dapat terbentuk karena realisasi pendapatan daerah melampaui target serta adanya dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki mekanisme pengelolaan keuangan tersendiri.
Menurut Heri, dana BLUD bukan sekadar sisa anggaran, melainkan cadangan operasional yang sewaktu-waktu digunakan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan.
