Pemprov Kalbar Sinkronkan Program CSR Perusahaan dengan Prioritas Pembangunan 2027
PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, membuka Forum Penyusunan Dokumen Perencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP/CSR) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (1/7).
Forum tersebut menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk menyelaraskan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah. Melalui penyusunan dokumen perencanaan bersama, pemerintah berharap pelaksanaan CSR lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Harisson mengatakan forum ini menjadi penting karena kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir mengalami tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Sekda Pontianak Nilai Dana Abadi Penting untuk Perkuat Ketahanan Fiskal Daerah
"Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian karena kondisi keuangan daerah saat ini memang menghadapi tantangan. Dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pengurangan yang cukup besar sehingga berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan," ujarnya.
Ia menjelaskan, pada 2025 Pemerintah Provinsi Kalbar mengalami pengurangan dana transfer sekitar Rp215 miliar. Sementara pada 2026, nilainya meningkat menjadi sekitar Rp522 miliar.
"Artinya, terdapat ratusan miliar rupiah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya, namun tidak dapat dimanfaatkan. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD," jelasnya.
Menurut Harisson, kondisi serupa juga dialami pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar. Secara keseluruhan, pengurangan dana transfer ke daerah di Kalbar diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.
"Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah," katanya.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Harisson menilai program CSR dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Namun, ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud mengelola maupun mengambil alih dana CSR perusahaan. Pemerintah hanya ingin memastikan program CSR berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
