BPS Kalbar Jamin Data Responden Sensus Ekonomi 2026 Aman dan Rahasia, Warga Diminta Tidak Khawatir
PONTIANAK POST – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat menjamin kerahasiaan seluruh data responden dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di 14 kabupaten dan kota di Kalbar. Jaminan tersebut diberikan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat memberikan informasi secara lengkap tanpa khawatir data digunakan di luar kepentingan statistik.
Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin, menegaskan perlindungan data responden menjadi prioritas selama proses pendataan. Kerahasiaan informasi individu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
"Kami sepenuhnya menjamin kerahasiaan data individu sesuai aturan perundang-undangan. Data yang dihimpun tidak akan diserahkan kepada otoritas perpajakan maupun digunakan sebagai dasar pungutan lainnya," kata Muh Saichudin dikutip dari Antara, Senin (13/7).
Data Hanya Digunakan untuk Statistik
Muh Saichudin mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas sensus. Seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan.
Ia juga menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan maupun penarikan pungutan sehingga masyarakat diharapkan memberikan jawaban yang benar dan lengkap.
"Sensus ekonomi merupakan acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan sekaligus dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha, akademisi, investor, hingga lembaga penelitian untuk memahami dinamika ekonomi Indonesia," tuturnya.
Digelar Setiap 10 Tahun Sekali
Muh Saichudin menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan penyelenggaraan kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada 1986. Pendataan ini dilakukan setiap 10 tahun sekali setelah sensus sebelumnya pada 1996, 2006, dan 2016.
Pendataan mencakup seluruh aktivitas usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, termasuk kegiatan ekonomi rumah tangga. Hasilnya akan menjadi potret menyeluruh mengenai kondisi perekonomian daerah dan nasional.
Keamanan Data Diperkuat
Untuk menjaga keamanan informasi responden, BPS telah menerapkan standar keamanan informasi ISO 27001 dan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pengamanan sistem serta infrastruktur data.
