Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Pontianak Soroti Potensi ASN Terpapar Judol, BKPSDM Diminta Perketat Pengawasan

M
Penulis: Mirza Ahmad Muin❯
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa.

Advertisement

PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa minta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pontianak dapat melakukan pengawasan berkala terhadap kinerja dari ASN dan PPPK di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika terdapat penurunan kinerja, dimintanya BKPSDM melakukan penelusuran penyebab dari menurunnya kerja ASN/PPPK.

“Saya mendorong agar BKPSDM dapat melakukan pengawasan kedisiplinan sekaligus melihat kinerja dari setiap ASN/PPPK. Laporan kedisiplinan itu bisa didapatkan dari setiap OPD,” pinta Bebby, Rabu (15/7).

Jika terdapat laporan ASN/PPPK yang kinerjanya menurun, hendaknya BKPSDM dapat mendalami laporan itu. Sebab banyak faktor terjadinya penurunan kinerja. Salah satu yang menjadi perhatian Bebby adalah fenomena judi online (judol). Menurutnya judol sudah menyerang berbagai kalangan, termasuk ASN/PPPK.

Belum lama ini, temuan dugaan ribuan ASN/PPPK di bawah lingkungan BKD Jabar terindikasi bermain judol. Menurut Bebby, antisipasi terhadap judol dikalangan ASN/PPPK di lingkungan Pemkot Pontianak juga mesti dilakukan sekarang. Sebab ketika terpapar judol dan tidak di cegah dari sekarang akan membahayakan.

Mulai dari kerja bermalas-malasan di kantor. Terlebih jika uang gaji habis untuk judol. Ketika kondisi ini terjadi, maka rentetannya akan panjang. Bagi yang berkeluarga, biaya sekolah anak bisa terancam, begitu juga buat biaya hidup akan semakin sulit. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa menjurus kekerasan rumah tangga hingga perbuatan kriminal. “Ketika sudah terlilit hutang, ini semua bisa terjadi,” ungkapnya.

Advertisement

Lebih dalam kata Bebby, perputaran uang judol ini besar. Sebab pemainnya dari berbagai kalangan dan latar belakang pendidikan. Tidak menutup kemungkinan juga kalangan ASN/PPPK juga bisa terimbas. Termasuk di Kota Pontianak.

Oleh sebab itu, sebagai antisipasi sekaligus mencegah terjadinya wabah judol di lingkungan kerja ASN/PPPK Pemkot Pontianak, terlebih dulu dilakukan pencegahan-pencegahan. Dengan begitu, hal-hal tidak diinginkan bisa dicegah dengan cepat.

Jangan sampai laporan yang diterima BKPSDM terhadap kelakuan ASN/PPPK nya sudah kronis. Ini akan sulit menyelesaikannya. Apalagi ketika harus dilakukan pemberhentian. Ketika sudah seperti ini, keluarga akan berdampak. Bukan dari kelakuan ASN/PPPK saja.(iza)

Advertisement

Artikel Terkait

APBN 2027 Mulai Disusun, Banggar DPR RI Serap Aspirasi Kalbar soal Gaji ASN dan Infrastruktur

APBN 2027 Mulai Disusun, Banggar DPR RI Serap Aspirasi Kalbar soal Gaji ASN dan Infrastruktur

Banggar DPR RI menyerap aspirasi Kalbar untuk penyusunan APBN 2027. Beban gaji ASN, dana transfer daerah, hingga pembangunan Tol Kijing.

Sekda Kalbar Dorong Penguatan Kompetensi ASN untuk Wujudkan Birokrasi Adaptif dan Berintegritas

Sekda Kalbar Dorong Penguatan Kompetensi ASN untuk Wujudkan Birokrasi Adaptif dan Berintegritas

Sekda Kalbar menekankan penguatan kompetensi ASN, kolaborasi, dan integritas demi pelayanan publik yang profesional.

Pembinaan ASN di Seponti, Wabup Amru Tekankan Disiplin, Profesionalisme, dan Semangat Gotong Royong

Pembinaan ASN di Seponti, Wabup Amru Tekankan Disiplin, Profesionalisme, dan Semangat Gotong Royong

Wabup Kayong Utara Amru Chanwari mengajak ASN disiplin, profesional, dan mendukung suksesnya MTQ XXXIV Kalbar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer