Laundry Dilarang Gunakan LPG 3 Kg Bersubsidi, Pemkot Pontianak Perketat Pengawasan
PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak menegaskan pelaku usaha laundry tidak lagi diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Bersubsidi di Kota Pontianak.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan kebijakan itu diterapkan untuk memastikan LPG bersubsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka sosialisasi surat edaran di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (16/7/2026).
LPG Subsidi Hanya untuk Kelompok yang Berhak
Bahasan menegaskan LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang dibiayai melalui APBN. Karena itu, penggunaannya dibatasi hanya bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.
"Pemerintah Kota Pontianak sangat menginginkan pendistribusian LPG 3 kilogram ini benar-benar diberikan kepada yang berhak," ujarnya.
Menurutnya, pelaku usaha yang tidak termasuk penerima subsidi diminta beralih menggunakan LPG nonsubsidi agar distribusi energi bersubsidi tidak salah sasaran.
Laundry Masuk Daftar Usaha yang Dilarang
Dalam surat edaran tersebut, larangan penggunaan LPG 3 kg bersubsidi berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara negara, pengusaha, dan masyarakat golongan menengah.
Secara khusus, usaha binatu atau laundry masuk dalam daftar jenis usaha yang tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg bersubsidi.
Selain laundry, larangan juga berlaku bagi:
Restoran
Hotel
Usaha batik
Usaha peternakan
Usaha pertanian
Usaha tani tembakau
Usaha jasa las
Larangan juga diberlakukan bagi usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki omzet lebih dari Rp300 juta per tahun.
