Reses ke Pedalaman Kalbar, Ritaudin Soroti Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Program MBG
PONTIANAK POST – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan (Dapil) Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, Ritaudin, menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedalaman Kalimantan Barat.
Hal itu disampaikannya setelah melakukan reses dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Menurut Ritaudin, keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman.
Ia mengatakan, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami tekanan akibat adanya pengurangan transfer dan efisiensi anggaran. Dampaknya, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur di kabupaten, khususnya di wilayah Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, menjadi semakin terbatas.
Baca Juga: Anggota DPRD Kalbar Ritaudin: Kehadiran Pemprov di Daerah jadi Bukti Keseriusan Bangun Infrastruktur
"Dikarenakan kondisi keuangan daerah sekarang minim karena banyak pemotongan, bahkan sampai dua kali pemotongan, kemampuan fiskal daerah untuk menangani infrastruktur di daerah pedalaman, khususnya Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, menjadi tidak bisa terakomodasi secara maksimal," kata Ritaudin.
Menurut dia, masyarakat di daerah masih banyak menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan dan infrastruktur dasar lainnya. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan secara cepat.
Masyarakat, kata dia, juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur di daerah.
"Jalan-jalan di kabupaten masih menjadi aspirasi masyarakat. Mereka berharap ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur tersebut," ujarnya.
Ritaudin juga menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap program pembangunan yang selama ini dapat didorong melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Ia menyebut ruang fiskal pemerintah daerah yang semakin terbatas turut memengaruhi kemampuan DPRD dalam mendorong pembangunan infrastruktur melalui program yang berasal dari aspirasi masyarakat.
"Program-program dewan, seperti pokir, yang sebelumnya dapat diarahkan untuk pembangunan jalan lingkungan, jembatan dan kebutuhan infrastruktur lainnya, sekarang juga mengalami keterbatasan," katanya.
