Kalbar Peringkat Empat Nasional Perkawinan Anak Terbanyak di Indonesia
PONTIANAK POST – Perkawinan anak di Kalimantan Barat masih menjadi persoalan serius. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat Kalbar menempati peringkat keempat nasional dengan prevalensi 32,21 persen, kondisi yang dinilai mengancam hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.
Temuan itu disampaikan dalam webinar Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom: Memutus Rantai Kekerasan Seksual dan Menguatkan Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Jakarta, Selasa (21/7).
Kalbar Masuk Lima Besar
Data KPAI menempatkan Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi sebesar 34,20 persen, disusul Kalimantan Selatan 33,68 persen, Kalimantan Tengah 33,56 persen, Kalimantan Barat 32,21 persen, dan Sulawesi Tengah 31,91 persen.
Anggota KPAI Dian Sasmita mengatakan tingginya angka tersebut menunjukkan perlunya langkah nyata untuk melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini.
"Peran negara, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan sangat vital dalam memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang optimal," katanya.
Menurut Dian, penghentian perkawinan anak harus menjadi agenda bersama karena berkaitan erat dengan meningkatnya risiko kekerasan seksual, putus sekolah, hingga pelanggaran hak anak.
Meski masuk lima provinsi dengan prevalensi tertinggi, data resmi mengenai dispensasi kawin maupun tren perkawinan anak di Kalbar sepanjang 2025–2026 belum dipublikasikan secara terbuka. Data yang tersedia masih terbatas pada statistik pernikahan dan perceraian, sehingga diperlukan keterbukaan data untuk memetakan persoalan secara lebih komprehensif.
Indonesia Masih Hadapi Tantangan
Persoalan perkawinan anak juga masih menjadi tantangan nasional. UNICEF mencatat Indonesia menempati peringkat keempat dunia dengan sekitar 25,53 juta kasus perkawinan anak pada 2023.
UNICEF Indonesia menyebut praktik tersebut dipicu berbagai faktor, seperti kemiskinan, putus sekolah, norma sosial dan budaya, serta kehamilan remaja. Anak perempuan dari keluarga miskin memiliki risiko lebih tinggi menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga lebih sejahtera.
