"Bukan Cuma Saat Ada Anggaran", ABDSI Minta Pola Pendampingan UMKM Diubah Total
PONTIANAK POST – Pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai perlu diubah dari pola berbasis program menjadi layanan yang berkelanjutan. Pasalnya, kebutuhan pelaku usaha terhadap mentor, teknologi, pembiayaan, dan pengembangan bisnis tidak berhenti ketika sebuah program pemerintah selesai.
Ketua Umum Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI), Bahrul Ulum Ilham, mengatakan selama ini layanan pendampingan bisnis UMKM masih banyak yang mengikuti siklus program. Pendampingan berjalan ketika terdapat program dan anggaran, tetapi cenderung berkurang setelah program berakhir.
“Selama ini layanan pendampingan bisnis UMKM tumbuh menempel pada siklus program, hadir ketika anggaran tersedia, surut ketika program usai,” kata Bahrul saat menjadi pembahasan utama dalam Lokakarya Nasional Pendamping Koperasi dan UMKM 2026 di Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Selasa (11/8).
Baca Juga: Kegiatan TNP IV dan ICCME 2026: Bersama Menyusun Masa Depan Koperasi dan UMKM
Padahal, kata dia, kebutuhan pendampingan semakin kompleks, terutama bagi wirausaha muda, UMKM yang sedang bertransformasi ke digital, dan koperasi. Ketiga kelompok tersebut membutuhkan pendampingan dalam jangka panjang, dilakukan secara bertahap, serta memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Karena itu, ABDSI mendorong adanya rekonstruksi terhadap peran Business Development Services (BDS), termasuk menetapkan standar layanan yang harus diberikan pendamping.
“Melalui lokakarya dirumuskan apa sesungguhnya layanan minimum yang wajib dipenuhi seorang pendamping, bagaimana kompetensinya dinilai dan disertifikasi, serta bagaimana layanan dapat berkelanjutan,” ujarnya.
Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Wirausaha Kementerian UMKM, Ginda P. Siregar, mengatakan penguatan UMKM juga membutuhkan integrasi berbagai layanan dalam satu ekosistem.
Baca Juga: Ria Norsan Dorong Hilirisasi Produk Kalbar, UMKM Dibidik Naik Kelas dan Tembus Pasar Nasional
Menurutnya, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan pelatihan, tetapi juga akses terhadap mentor, teknologi digital, dan pembiayaan. Jika layanan tersebut berjalan sendiri-sendiri, proses UMKM untuk berkembang akan lebih sulit.
“Pelaku UMKM membutuhkan akses yang berkelanjutan terhadap mentor, teknologi digital, dan pembiayaan,” kata Ginda.
Ia menyebut platform terpadu seperti Entrepreneur Hub dapat menjadi salah satu instrumen untuk menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai kebutuhan pengembangan bisnis.
