Pemprov Kalbar Perkuat Pengawasan Program MBG demi Keamanan Pangan dan Ekonomi Lokal
PONTIANAK POST – Pemerintah daerah diminta memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam percepatan perizinan, pengawasan keamanan pangan, dan koordinasi lintas sektor.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan Pemprov Kalbar siap memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan MBG di daerah. Menurutnya, koordinasi dan pengawasan menjadi bagian penting agar program tersebut berjalan sesuai sasaran.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat,” ujar Norsan di Pontianak, Kamis (13/8).
Baca Juga: 289 Siswa Berastagi Sumut Diduga Keracunan Usai Santap MBG
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan diikuti kepala daerah se-Indonesia. Rapat berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Ria Norsan menegaskan, dukungan terhadap MBG perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, BGN, satuan pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, penguatan koordinasi juga diperlukan untuk memastikan aspek keamanan pangan, ketepatan penerima manfaat, hingga dukungan terhadap pelaku usaha dan penyedia bahan pangan lokal dapat berjalan secara beriringan.
Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk mempermudah proses perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Baca Juga: Ribuan Porsi MBG Dimusnahkan Sebelum Dikonsumsi, 549 Siswa Diduga Keracunan di Trenggalek
Menurut Tito, dukungan pemda diperlukan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan dari sisi penyediaan makanan, tetapi juga memenuhi standar keamanan dan kesehatan.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Dinas Kesehatan berperan dalam pengawasan aspek kesehatan dan pemenuhan SLHS, sedangkan Dinas Pendidikan mendukung pengawasan pelaksanaan program serta pendataan anak penerima manfaat.
Tito mengatakan MBG memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan pemenuhan kebutuhan gizi. Program tersebut juga dapat mendukung sejumlah indikator pembangunan daerah, termasuk penurunan stunting dan kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
