Pusat Diminta Dengarkan Aspirasi Daerah di Balik Fenomena Bendera Borneo Raya
PONTIANAK POST — Fenomena pengibaran bendera Borneo Raya di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai tidak cukup disikapi hanya dari sisi simbol. Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta pemerintah pusat melihat fenomena tersebut sebagai momentum untuk mendengar aspirasi dan persoalan yang dirasakan masyarakat di daerah.
Zulfydar mengajak masyarakat menyikapi kemunculan simbol tersebut secara bijak dan tidak berlebihan. Menurut dia, momentum kemerdekaan seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat persatuan sekaligus membuka dialog mengenai berbagai persoalan pembangunan di daerah.
Bendera Borneo Raya Dinilai sebagai Sinyal Aspirasi
Zulfydar mengatakan berbagai dinamika yang muncul di daerah perlu dilihat secara proporsional. Pemerintah, kata dia, perlu menggali persoalan yang melatarbelakangi munculnya simbol atau ekspresi tertentu di tengah masyarakat.
“Atas nama DPRD Provinsi Kalbar dari Fraksi PAN, saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun tentu banyak persoalan bangsa yang harus kita selesaikan,” ujar Zulfydar, Senin (17/8).
Menurut dia, kemerdekaan Indonesia sejak awal dibangun melalui kebersamaan. Karena itu, perbedaan ekspresi di tengah masyarakat semestinya tidak langsung berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Zulfydar yang juga aktif sebagai mediator konflik dan penulis buku mengenai mediasi konflik menilai, munculnya simbol tertentu dapat dibaca sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
“Perbedaan muncul karena perhatian belum cukup. Saya kira adanya hal-hal yang terjadi dalam satu dua hari belakangan ini seperti adanya bendera, memberikan peringatan kepada pemerintah pusat terhadap perhatian pembangunan dan kaitan lainnya,” katanya.
Bukan Sekadar Simbol, Aspirasi Perlu Dicari Substansinya
Zulfydar meminta pemerintah tidak berhenti pada perdebatan mengenai simbol. Menurut dia, hal yang lebih penting adalah memahami pesan atau persoalan yang hendak disampaikan masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai dapat membantu pemerintah merespons persoalan secara lebih tepat. Dialog juga diperlukan agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik sosial.
