PONTIANAK POST – Kantor Pertanahan Kota Pontianak menjadi salah satu dari 17 kantor pertanahan di Indonesia yang mulai menerapkan layanan balik nama sertifikat tanah dengan target penyelesaian maksimal 10 hari kerja.
Kebijakan tersebut ditetapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai bagian dari transformasi pelayanan pertanahan. Layanan tersebut mulai berlaku efektif dan akan diperluas secara bertahap hingga 100 kantor pertanahan pada akhir Desember 2026.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, setelah diterapkan di 17 kantor pertanahan, layanan tersebut akan diperluas ke 24 kantor tambahan pada September 2026.
"Hari ini 17 kantor (pertanahan yang melayani balik nama sertifikat tanah dalam 10 hari kerja), tanggal 24 September (2026), (ada tambahan) 24 kantor pertanahan, setelah itu akan ditambah terus sehingga akhir Desember 2026 nanti genap 100 kantor," kata Nusron dalam Peluncuran Transformasi Layanan dan Organisasi Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (17/8).
Pontianak Masuk 17 Kantah Pelaksana
Kantor Pertanahan Kota Pontianak termasuk dalam 17 kantor yang mulai menerapkan layanan peralihan hak dengan target penyelesaian 10 hari kerja.
Selain Pontianak, layanan tersebut telah diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.
Layanan serupa juga berlaku di Kantah Kota Surabaya 1, Kabupaten Malang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Tangerang Selatan, Kota Batam, Kota Samarinda, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kota Makassar, Kota Kupang, dan Kota Depok.
"Sebanyak 17 kantor kita mulai hari ini peralihan hak efektif 10 hari (melayani balik nama sertifikat tanah). Kita menyatakan efektif 10 hari," ujarnya.
Masyarakat Bisa Laporkan Jika Melebihi 10 Hari
Nusron meminta Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan masyarakat melaporkan apabila proses pelayanan di 17 kantor tersebut masih melebihi target 10 hari kerja.
