PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembukaan dan pembakaran lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan di wilayah konsesinya terancam mendapat sanksi mulai dari evaluasi hingga pencabutan izin usaha.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan Pemprov Kalbar akan berkoordinasi dengan kepolisian dan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh perusahaan.
"Kami akan berkoordinasi dengan kepolisian dan penegak hukum agar ditindak tegas. Bahkan, bila perlu, izinnya dievaluasi sampai kepada pencabutan izin," kata Krisantus Kurniawan di Pontianak, Selasa (18/8).
Pengawasan Korporasi Diperketat
Krisantus mengatakan perusahaan memiliki tanggung jawab menjaga lahan konsesinya. Tanggung jawab itu termasuk memastikan kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan tidak dilakukan dengan cara yang berpotensi memicu karhutla.
Menurut dia, pemerintah daerah akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pembukaan lahan di Kalbar, termasuk yang dilakukan korporasi.
Krisantus menilai masyarakat peladang selama ini kerap menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi karhutla.
"Selama ini peladang selalu jadi kambing hitam. Tapi, jujur saya katakan, yang menyebabkan kebakaran itu bukan peladang, tetapi memang korporasi," ujarnya.
Data resmi menunjukkan ancaman karhutla di Kalbar masih perlu mendapat perhatian. Luas karhutla di provinsi itu pada periode Januari-Maret 2026 mencapai 10.601,85 hektare, meningkat sekitar 20 kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 470,09 hektare.
