WALHI Kalbar Desak Penindakan Perusahaan yang Areal Konsesinya Terbakar
PONTIANAK POST – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat mendesak pemerintah memperluas penindakan terhadap perusahaan yang areal konsesinya terbakar. Desakan itu disampaikan setelah Kementerian Kehutanan membekukan izin lima perusahaan di Kalbar.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalbar Indra Syahnanda mengatakan, pembekuan izin tersebut merupakan langkah awal penegakan hukum. Namun, menurut dia, langkah itu belum mencakup seluruh perusahaan yang memiliki indikasi kebakaran di areal konsesi.
"Kami menyambut baik langkah Kementerian Kehutanan yang membekukan lima perusahaan di Kalbar, di mana ini merupakan awal penegakan hukum. Namun belum mencakup seluruh perusahaan yang memiliki indikasi kebakaran di areal konsesi," kata Indra di Pontianak, Jumat (4/9).
Berdasarkan data yang dihimpun WALHI Kalbar, setidaknya terdapat 51 perusahaan sektor kehutanan yang wilayah izinnya memiliki sebaran titik panas selama periode kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
Selain itu, WALHI Kalbar mencatat sedikitnya 14 perusahaan kehutanan memiliki areal konsesi yang mengalami kebakaran.
"Kementerian Kehutanan sudah menetapkan lima perusahaan yang dibekukan karena area perusahaannya terbakar. Sebetulnya, dari data yang kita miliki ini masih jauh dari perkiraan," ujar Indra.
Ia meminta pemerintah menindak seluruh perusahaan yang terbukti lalai dalam mencegah maupun menangani kebakaran di wilayah konsesinya.
"Pemerintah harus menindak seluruh perusahaan yang areal lahannya terbakar. Kami menganggap ini baru awal dari langkah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dan masih banyak perusahaan lain yang harus ditindak," katanya.
Penegakan Hukum Diminta Transparan
Menurut Indra, penegakan hukum terhadap korporasi harus dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui proses dan hasil penindakan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan.
