PONTIANAK POST - Pemerintah menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kehutanan sebesar Rp5,5 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung penanganan karhutla secara terpadu melalui operasi udara, darat, pembasahan gambut, penegakan hukum dan pencegahan.
"Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla yang dilakukan secara terpadu melalui operasi udara, darat, pembasahan gambut, penegakan hukum dan pencegahan," kata Raja Juli Antoni di Pontianak, Sabtu (5/9).
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, pada Jumat, 4 September 2026 pukul 21.15 WIB terdeteksi 124 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) di Kalimantan Barat.
BNPB mencatat per 4 September 2026, terdapat 61 titik api yang terverifikasi dengan luas lahan terbakar mencapai 802,17 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 432 hektare telah berhasil dipadamkan.
Operasi Udara dan Modifikasi Cuaca
Selain DAK Rp5,5 miliar, pemerintah akan mengoordinasikan kebutuhan anggaran operasional lainnya bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan DPR RI.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperkuat sarana dan prasarana penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Raja Juli mengatakan pemerintah akan memaksimalkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan kebakaran, termasuk melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam beberapa hari ke depan.
Berdasarkan data BMKG, terdapat potensi awan hujan di Kalimantan Barat pada 4 hingga 8 September 2026. Potensi tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pembasahan dan tinggi muka air tanah di kawasan gambut.
