APBD Perubahan Kalbar Naik, Pelayanan Publik hingga Penanganan Karhutla Diperkuat
PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menaikkan belanja daerah dalam rancangan APBD Perubahan 2026 menjadi Rp6,21 triliun dari sebelumnya Rp5,70 triliun. Penambahan ruang fiskal tersebut salah satunya diarahkan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rancangan perubahan APBD itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Senin (7/9). Selain belanja, pendapatan daerah juga diproyeksikan meningkat dari Rp5,45 triliun menjadi Rp5,76 triliun.
Norsan mengatakan perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi di lapangan, termasuk meningkatnya kebutuhan penanganan dampak karhutla yang berpengaruh terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas warga, serta kondisi sosial dan ekonomi daerah.
Baca Juga: Perubahan APBD Ketapang 2026, Pemkab Evaluasi Belanja Dinas hingga Kegiatan Seremonial yang Kurang P
“Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas warga, serta stabilitas sosial dan ekonomi daerah,” kata Norsan.
Menurut Norsan, penanganan karhutla membutuhkan dukungan lintas sektor. Pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri dan memerlukan keterlibatan pemerintah pusat, kabupaten/kota, aparat, dunia usaha, relawan, serta masyarakat.
“Langkah-langkah ini membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang taktis, terukur, dan berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rancangan APBD Perubahan 2026, penerimaan pembiayaan daerah juga meningkat dari Rp300 miliar menjadi Rp497,48 miliar. Dana tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Baca Juga: Pengembangan PLTS 100 GW Butuh Rp1.130 Triliun, Danantara Kembangkan Skema Sustainable Financing
Ruang fiskal tambahan tersebut tidak hanya digunakan untuk penanganan karhutla. Pemprov Kalbar tetap mengalokasikan anggaran untuk menjaga pelayanan publik dan keberlanjutan program pembangunan hingga akhir tahun.
Rincian program dan kegiatan dalam APBD Perubahan 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kalbar, termasuk penyesuaian program, kegiatan, dan alokasi anggaran.
Di tingkat Kota Pontianak, perubahan APBD 2026 juga diarahkan untuk menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan hingga akhir tahun.
