Status Desil DTSEN Bisa Berubah, Warga Diminta Aktif Perbarui Data Sesuai Kondisi Terkini
PONTIANAK POST - Masyarakat yang merasa status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak lagi sesuai dengan kondisi kesejahteraannya diminta aktif melakukan pembaruan data. Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, posisi desil bukan status yang bersifat permanen karena dapat berubah mengikuti kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Kepala BPS Kalimantan Barat M Saichudin mengatakan, pemutakhiran data masih terus dilakukan secara bertahap. Secara nasional, menurutnya, proses pembaruan data baru mencakup sekitar sepertiga data sehingga masih dimungkinkan terdapat informasi yang belum menggambarkan kondisi terbaru masyarakat.
"Datanya juga belum update. Jadi misalnya ada kesalahan-kesalahan masih sangat wajar, karena datanya lama," kata Saichudin di Pontianak kemarin.
Baca Juga: Anggota DPR Tercatat Desil 4, Masuk Kategori Miskin tapi Tak Dapat Bansos
Ia mencontohkan, keluarga yang sebelumnya memiliki tingkat kesejahteraan relatif tinggi dapat mengalami penurunan kondisi ekonomi setelah salah satu anggota keluarga terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebaliknya, kondisi keluarga juga dapat membaik, misalnya seseorang yang sebelumnya bekerja sebagai pekerja outsourcing kemudian memperoleh pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi.
Perubahan tersebut dapat memengaruhi posisi desil karena penentuan desil tidak hanya melihat satu indikator, tetapi sejumlah karakteristik sosial dan ekonomi keluarga.
"Desil itu banyak dipengaruhi oleh kondisi rumah, kepemilikan aset, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Ada 41 variabel yang memengaruhi desil," ujarnya.
Saichudin menjelaskan, desil merupakan pengelompokan relatif tingkat kesejahteraan keluarga. Penduduk diurutkan berdasarkan sejumlah indikator sosial ekonomi, kemudian dikelompokkan ke dalam 10 kelompok. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Karena itu, ia menegaskan desil tidak dapat disamakan dengan besaran pendapatan seseorang atau keluarga.
"Desil itu bukan besaran pendapatan, tetapi posisi relatif kesejahteraan antarkeluarga," jelasnya.
Indikator yang digunakan antara lain pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sanitasi, akses air minum, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha.
