Tangani Karhutla Kalbar, Pemprov Andalkan Anggaran Rutin dan BTT
PONTIANAK POST – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat masih mengandalkan dua sumber anggaran, yakni anggaran rutin dan belanja tidak terduga (BTT). Dukungan anggaran tersebut digunakan sesuai kebutuhan penanganan karhutla di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Ridwan mengatakan, selain anggaran rutin BPBD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar juga mengerahkan anggaran BTT untuk menunjang penanganan karhutla.
“Untuk penanganan secara khusus karhutla, memang kami ada dua sumber anggaran, yaitu anggaran rutin, dan anggaran BTT,” kata Ridwan.
Baca Juga: Kabut Asap Karhutla, KBM TK hingga SMP di Kayong Utara Masih Daring
Ridwan mengaku belum dapat memastikan nominal anggaran yang telah digunakan untuk penanganan karhutla. Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, dan kondisi di lapangan.
“Selama ini kalau untuk nominalnya saya tidak pasti, tetapi dua sumber ini yang selama ini kita kerahkan, dan sangat didukung oleh Pemprov. Jadi, selain dana rutin kami, provinsi juga mengerahkan dana BTT untuk menunjang kegiatan karhutla,” ujarnya.
Ridwan menjelaskan, dukungan melalui BTT diberikan berdasarkan kebutuhan yang diajukan dari lapangan. Di antaranya untuk kebutuhan personel, Bahan Bakar Minyak (BBM), serta kebutuhan lainnya dalam penanganan karhutla.
“Kalau jenisnya BTT, itu kan sesuai dengan kebutuhan kami di lapangan. Selama ini kami mendukung berdasarkan kebutuhan saja. Misalnya kami mengajukan untuk kebutuhan personel di lapangan, minyak, dan kebutuhan lainnya. Sementara ini kami masih sangat difasilitasi,” jelasnya.
Menurut Ridwan, pihaknya belum dapat menghimpun secara keseluruhan penggunaan BTT karena pengajuan dilakukan secara situasional, dan proaktif sesuai perkembangan penanganan karhutla.
“Kalau secara detail, karena sifatnya proaktif dan tergantung situasional, dari permohonan kita belum bisa menghimpun secara keseluruhan,” katanya.
Dia menambahkan, pengajuan BTT tidak hanya dapat dilakukan BPBD. Perangkat daerah maupun dinas teknis yang terkait, dan masuk dalam struktur SK Komando penanganan karhutla juga dapat mengajukan kebutuhan sesuai tugas masing-masing.
