Dugaan Penjegalan Thomas Budiman Mencuat Jelang Musprov PASI Kalbar
PONTIANAK POST - Dugaan adanya upaya menjegal pencalonan Thomas Budiman sebagai calon Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kalimantan Barat mencuat menjelang pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) PASI Kalbar.
Ketua Pemenangan Thomas Budiman, Trason Bin Sael, mempertanyakan mekanisme pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang dinilainya memiliki sejumlah kejanggalan.
Menurut Trason, pembentukan TPP yang bertugas melaksanakan tahapan Musprov PASI Kalbar tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan sejumlah pengurus kabupaten/kota.
Baca Juga: Thomas Budiman Siap Benahi PASI Kalbar dan Dongkrak Prestasi Atlet hingga Nasional
“Pertama, dari pembentukan TPP saya merasa ada kejanggalan. Tim ini dibentuk tanpa koordinasi dengan pengurus kabupaten maupun pengurus provinsi. Kemudian dari ketua, sekretaris hingga anggotanya juga ada yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kepengurusan PASI,” kata Trason, Sabtu (19/9).
Ia mencontohkan adanya anggota TPP yang disebut masih menjabat sebagai ketua pengurus kota PASI. Selain itu, menurutnya, terdapat pula pengurus PASI Kalbar yang masuk dalam struktur TPP.
“Kita melihat ada indikasi ketidaknetralan. Bagaimana mungkin tim yang bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan calon justru diisi oleh orang-orang yang masih memiliki posisi dalam kepengurusan,” ujarnya.
Trason juga menyoroti persoalan administrasi dukungan calon Ketua PASI Kalbar. Ia menyebut Thomas Budiman telah memperoleh sedikitnya lima dukungan pengurus kabupaten/kota sebagai syarat pencalonan.
Lima dukungan tersebut, kata dia, berasal dari Kabupaten Kayong Utara, Sambas, Kubu Raya, Mempawah dan Sintang.
“Thomas sudah mendapatkan lima dukungan. Hanya saja, pada saat proses administrasi, dukungan asli tersebut belum disampaikan. Persyaratannya memang meminta dukungan asli minimal lima pengkab sebagai syarat untuk maju sebagai calon,” jelasnya.
Menurut Trason, persoalan lainnya berkaitan dengan belum diterbitkannya surat keputusan (SK) kepengurusan sejumlah pengurus kabupaten PASI yang telah menyelesaikan Musyawarah Kabupaten (Muskab).
