Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disnaker Kalbar Ungkap Sebagian Kecelakaan Kerja Tak Dilaporkan oleh Perusahaan

N
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan.
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan.

Advertisement

PONTIANAK POST - Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kalimantan Barat Zuwanda mengatakan sebagian kecelakaan kerja di perusahaan tidak dilaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan. Perusahaan umumnya melaporkan kejadian tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk kepentingan pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja.

Padahal, berdasarkan Permenaker Nomor PER.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan, perusahaan memiliki kewajiban melaporkan kecelakaan kerja kepada instansi ketenagakerjaan, baik yang berisiko kecil maupun besar.

“Makanya saat kejadian kami jarang terinformasi. Sehingga kami meminta ke BPJS Naker,” kata Zuwanda di Pontianak, Kamis (17/9).

Menurut Zuwanda, kondisi tersebut membuat data kecelakaan kerja yang dimiliki Disnaker berbeda dengan data BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, Disnaker perlu meminta informasi kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau kami data ada, cuma data berbeda dengan BPJS karena tidak ada pelaporan itu. Makanya jika secara detail kami minta ke BPJS,” ujarnya.

Advertisement

Ia mengatakan data yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan umumnya berdasarkan masing-masing pekerja dan berkaitan dengan pengajuan klaim. Data tersebut tidak dalam bentuk rekapitulasi keseluruhan kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan.

Bagi pengawas, informasi mengenai kecelakaan kerja diperlukan untuk melihat apakah kejadian berlangsung berulang dan mengetahui faktor yang menjadi penyebabnya.

“Kalau kecelakaan sering terjadi terus-menerus pada perusahaan, harus dilihat apa penyebabnya. Apakah faktor lingkungan kerja, faktor manusia, fisik, kimia, atau faktor lainnya,” ujar Zuwanda.

Menurut dia, perusahaan juga menyampaikan laporan melalui Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) secara berkala kepada Disnaker. Namun, laporan berkala tersebut tidak selalu membuat pengawas memperoleh informasi ketika kecelakaan baru terjadi.

Zuwanda mengatakan laporan kecelakaan kerja penting bagi pengawas untuk melakukan pembinaan apabila kejadian tersebut berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Advertisement

Artikel Terkait

BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome

BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome

BPJS Kesehatan mendorong layanan jantung berbasis outcome untuk meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi pembiayaan JKN.

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan Pontianak Baru 40,71 Persen, Tim TOP UCJ Dibentuk

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan Pontianak Baru 40,71 Persen, Tim TOP UCJ Dibentuk

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Pontianak baru 40,71 persen. Pemkot, BPJS, dan Kejaksaan bentuk Tim TOP UCJ.

BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu Perkuat Perlindungan Pekerja Informal, Santunan Rp140 Juta Diserahk

BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu Perkuat Perlindungan Pekerja Informal, Santunan Rp140 Juta Diserahk

BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu memperkuat perlindungan pekerja informal dan menyerahkan santunan JKK-JKM Rp140 juta.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer