Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pigai: Gugatan Warga Kalbar soal Karhutla Bagian dari Hak atas Lingkungan

U
Penulis: Uray Ronald❯
Menteri HAM Natalius Pigai.
Menteri HAM Natalius Pigai.

Advertisement

 

PONTIANAK POST – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan gugatan perwakilan kelompok (class action) masyarakat Kalimantan Barat terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan bagian dari dinamika masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat menanggapi gugatan class action yang telah didaftarkan dengan Nomor 292/Pdt.G/2026/PN Pontianak pada 17 September 2026 di Pengadilan Negeri Pontianak terkait karhutla dan kabut asap di Kalimantan Barat.

Advertisement

Pigai mengatakan hak atas lingkungan merupakan hak semua orang, termasuk masyarakat maupun pemerintah. Menurut dia, penyampaian protes oleh masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas penanganan karhutla.

"Yang mau menikmati hak atas lingkungan itu pemerintah maupun masyarakat. Semua human being, semua manusia. Apakah dia menjabat sebagai pemerintah, pemangku pejabat, maupun rakyat, itu memiliki hak atas lingkungan," ujar Pigai.

Advertisement

Pemerintah Kerahkan Kekuatan Tangani Karhutla

Menurut Pigai, pemerintah saat ini terus melakukan upaya pemadaman karhutla secara masif. Ia menyebut Presiden telah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel untuk penanganan kebakaran di berbagai wilayah Indonesia.

"Oleh karena itulah, Presiden memerintahkan seluruh kekuatan, termasuk 64 pesawat dan kurang lebih 54 ribu personel untuk melakukan pemadaman secara masif di seluruh Indonesia," kata dia.

Data pemerintah juga menyebutkan 64 pesawat tersebut terdiri atas 55 pesawat BNPB dan sembilan pesawat TNI. Sebanyak 54.394 personel gabungan turut dikerahkan untuk penanganan karhutla. 

Pigai menilai masyarakat yang menyampaikan protes terhadap penanganan karhutla dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

Namun, menurut dia, perhatian selanjutnya perlu diarahkan pada pencegahan agar kebakaran tidak berulang.

Advertisement

Artikel Terkait

Peradi Pontianak Buka Posko Gratis, Korban Karhutla 2026 Mulai Dikumpulkan untuk Jalur Hukum

Peradi Pontianak Buka Posko Gratis, Korban Karhutla 2026 Mulai Dikumpulkan untuk Jalur Hukum

Korban Karhutla Jangan Diam, Peradi Pontianak Buka Posko Bantuan Hukum Gratis

Ria Norsan Tegas Soal Karhutla: Perusahaan Terbukti Langgar Hukum Harus Ditindak

Ria Norsan Tegas Soal Karhutla: Perusahaan Terbukti Langgar Hukum Harus Ditindak

Gubernur Kalbar Ria Norsan meminta perusahaan yang terbukti menyebabkan Karhutla di wilayah konsesi diproses hukum.

Gubernur Kalbar Ria Norsan Respons Gugatan Karhutla, Sebut Status Bencana Nasional Kewenangan Pusat

Gubernur Kalbar Ria Norsan Respons Gugatan Karhutla, Sebut Status Bencana Nasional Kewenangan Pusat

Gubernur Kalbar Ria Norsan menyebut penetapan bencana nasional bukan kewenangan provinsi di tengah gugatan karhutla.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer