Buruh Sawit Kalbar Hadapi Risiko K3 Saat Dialihkan Menjadi Pemadam Karhutla di Area Konsesi
PONTIANAK POST - Sejumlah buruh perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat disebut dialihkan dari pekerjaan menyemprot agrokimia menjadi pemadam kebakaran ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di area konsesi. Pengalihan tugas itu disebut dilakukan tanpa alat pelindung diri (APD) tambahan, pelatihan pemadaman maupun upah tambahan.
Temuan tersebut merupakan bagian dari riset baseline keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perkebunan kelapa sawit yang dilakukan Koalisi Buruh Sawit (KBS), Trade Union Rights Centre (TURC), dan Lingkaran Advokasi & Riset (Link-AR) Borneo.
Surya Tjandra dari TURC mengatakan, pengalihan tugas buruh penyemprot agrokimia menjadi pemadam kebakaran menimbulkan jenis risiko kerja yang berbeda.
Baca Juga: Buruh Sawit Kalbar Soroti Penerapan K3 dan Minimnya APD Saat Penanganan Karhutla
“Ini bukan risiko yang berbeda derajatnya, ini risiko yang berbeda jenisnya, dan tidak ada satu pun perlindungan yang disiapkan untuk itu,” kata Surya saat memaparkan temuan awal riset di Pontianak, baru-baru ini. Riset dilakukan terhadap 50 pekerja perkebunan di Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya.
Menurut temuan riset, buruh yang dialihkan untuk memadamkan api menggunakan tangki semprotan bekas herbisida untuk menyiram titik api. Mereka disebut tidak mendapatkan perlindungan tambahan maupun pelatihan khusus untuk melakukan pemadaman.
Peneliti TURC Muhammad Farid Wajdi mengatakan, kondisi karhutla juga memperburuk kerentanan buruh harian lepas (BHL). Mereka menghadapi pilihan antara tidak masuk kerja dengan risiko kehilangan upah atau tetap bekerja dalam kondisi kualitas udara yang memburuk.
“Jika tidak masuk kerja saat kualitas udara memburuk, mereka kehilangan upah hari itu karena tidak ada kompensasi untuk ‘hari asap berbahaya’ jika tetap masuk, mereka terpapar asap sambil menyemprot agrokimia tanpa protokol perlindungan tambahan,” jelasnya.
Riset tersebut juga mencatat adanya praktik penghentian pekerjaan dengan alasan force majeure akibat kondisi cuaca. Dalam seminar, prosedur dan konsekuensi terhadap pembayaran upah dalam praktik tersebut turut dipertanyakan.
Koordinator KBS Ismet Anoni mengatakan, riset juga mendokumentasikan empat kasus baru cedera dan penyakit yang diduga berkaitan dengan pekerjaan dan disebut tidak ditanggung perusahaan.
“Riset juga mendokumentasikan empat kasus baru cedera dan penyakit yang diduga akibat kerja yang tidak ditanggung perusahaan, serta satu buruh perempuan yang di-PHK setelah sakit berkepanjangan dengan dugaan serupa,” kata Ismet.
