Pemkot Pontianak Hadirkan KiosK ePonti di Ruang Publik, Permudah Transaksi Warga
PONTIANAK POST – Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, memperluas akses pelayanan digital melalui KiosK ePonti, fasilitas layanan mandiri yang ditempatkan di ruang publik untuk memudahkan masyarakat membayar pajak dan mengurus administrasi tanpa harus mengantre di loket kantor pemerintahan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, layanan digital perlu dihadirkan lebih dekat dengan masyarakat, termasuk di pusat perbelanjaan dan lokasi pelayanan publik.
“Jangan hanya melayani masyarakat di kantor. Kalau bisa kita hadirkan di ruang-ruang publik. Alat-alat seperti mesin e-Ponti kita tempatkan di kios e-Ponti, di Mega Mall, kemudian di PTSP,” ujarnya di Pontianak, Minggu (18/10/2026).
Menurut Edi, perluasan layanan mandiri tersebut diharapkan membuat transaksi masyarakat lebih mudah, cepat, dan tidak bergantung pada pelayanan konvensional di kantor pemerintahan.
“Artinya tidak ada alasan masyarakat sulit untuk melakukan transaksi. Pelayanannya harus semakin dekat, semakin mudah dan semakin cepat,” katanya.
Digitalisasi Pembayaran Harus Inklusif
Meski mendorong perluasan transaksi digital, Edi menegaskan penerapannya harus mempertimbangkan kemampuan dan akses masyarakat terhadap teknologi.
Ia mencontohkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dinilai praktis dan transparan. Namun, tidak semua warga memiliki telepon pintar, akses internet, atau rekening yang mendukung transaksi digital.
“Kalau langsung dipaksa menggunakan QRIS, ada masyarakat yang mungkin tidak punya tabungan atau tidak menggunakan telepon pintar. Jadi kita harus melihat kondisi masyarakat juga,” jelasnya.
Karena itu, menurut Edi, penerapan pembayaran nontunai perlu dilakukan secara bertahap. Selain QRIS, uang elektronik berbasis kartu dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum terbiasa bertransaksi menggunakan telepon seluler.
Pemkot Pontianak juga perlu berkolaborasi dengan perbankan untuk memperkuat sosialisasi, edukasi, dan pendampingan. Langkah tersebut diharapkan membantu masyarakat beradaptasi dengan sistem pembayaran digital tanpa mengabaikan kelompok yang memiliki keterbatasan akses.
“QRIS tetap harus terus kita galakkan, terutama untuk UMKM. Tetapi prosesnya harus dibina dan diperluas secara bertahap supaya semua bisa ikut,” ujarnya.
Digitalisasi Bukan Sekadar Mengejar Penghargaan
Edi mengatakan, upaya digitalisasi pelayanan dan transaksi daerah turut mendapat dukungan Bank Indonesia. Ia menyebut berbagai inovasi Pemkot Pontianak memperoleh apresiasi dalam penilaian percepatan digitalisasi daerah.
Namun, menurut dia, penghargaan bukan tujuan akhir. Keberhasilan transformasi digital harus diukur dari kemudahan yang benar-benar dirasakan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
“Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana digitalisasi ini benar-benar membuat pelayanan publik lebih cepat dan masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan,” pungkasnya.*
