alexametrics
30.6 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Selesaikan Piutang Negara Macet

PONTIANAK—Percepatan penyelesaian piutang negara yang telah macet bertahun-tahun merupakan isu sentral yang diusung dalam rapat koordinasi di Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat, (26/2).

Rapat koordinasi ini dipimpin Kakanwil DJKN Kalimantan Barat Edward UP Nainggolan dan diikuti Kepala Bidang Piutang Negara, Kanwil DJKN Kalbar, Kepala KPKNL Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Pontianak, Kantor Pertanahan Kubu Raya, Kantor Pertanahan Sintang dan Kantor Pertanahan Mempawah.

Edward menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya rakor adalah untuk mempercepat penyelesaian piutang negara yang dijaminkan berupa tanah/properti yang lokasinya tidak diketahui.

KPKNL Pontianak  mengurus piutang negara yang telah macet bertahun-tahun sebanyak 19 debitur dengan total barang jaminan 61 sertifikat tanah yang tersebar di Kabupaten Kubu Raya (58 bidang tanah), Kabupaten Mempawah (1 bidang tanah), Kabupaten Sintang (1 bidang tanah) dan Kota Pontianak (1 bidang tanah).

Baca Juga :  PUPR Nilai Terobosan LPJKP Sangat Baik

“Kepastian lokasi dan yuridis tanah sangat membantu KPKNL Pontianak untuk melaksanakan eksekusi lelangnya. Hasil lelang langsung disetor ke kas negara untuk membiayai APBN,” kata Edward.

Kepala Bidang Piutang Negara Hartono menyampaikan permasalahan yang ada yaitu barang jaminan berupa tanah tidak dapat diidentifikasi lokasinya mengingat  debitur tidak diketahui keberadaannya. Sertifikat tanah diterbitkan tahun 1984/1985 yang tidak menyebutkan titik koordinat tanah sehingga sulit diketahui lokasinya secara pasti.

Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kubu Raya Sigit  Sarsanto menjelaskan bahwa untuk menentukan lokasi tanah harus dipastikan terlebih dahulu secara adminitrasi dan fisik. Proses sertifikasi tanah tahun 1984/1985 ada akta otentik berupa surat ukur yang dibuat berdasarkan SKT dan penunjukan lokasi dari yang bersangkutan. Data administrasi yang ada di kantor pertanahan untuk proses sertifikasi di tahun tersebut relatif kurang lengkap sehingga diperlukan penelusuran secara fisik dan berkoordinasi dengan desa dimana tanah tersebut berada.

Baca Juga :  Aturan Denda Uang Digodok

“Kami sarankan agar dibentuk  tim yang melibatkan DJKN, kantor  pertanahan dan pihak desa terkait karena sertifikat tersebut harus ditelusuri satu persatu.  Kita tidak bisa mengandalkan data internal pertanahan, perlu informasi dari eksternal,” kata Sigit.

Menanggapi hal tersebut, Edward mengatakan akan segera menindaklanjuti dengan membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan lokasi tanah, yang beranggotakan kanwil djkn, kanwil pertanahan, kantor pertanahan setempat dan kepala desa/lurah. (r/*)

PONTIANAK—Percepatan penyelesaian piutang negara yang telah macet bertahun-tahun merupakan isu sentral yang diusung dalam rapat koordinasi di Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat, (26/2).

Rapat koordinasi ini dipimpin Kakanwil DJKN Kalimantan Barat Edward UP Nainggolan dan diikuti Kepala Bidang Piutang Negara, Kanwil DJKN Kalbar, Kepala KPKNL Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Pontianak, Kantor Pertanahan Kubu Raya, Kantor Pertanahan Sintang dan Kantor Pertanahan Mempawah.

Edward menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya rakor adalah untuk mempercepat penyelesaian piutang negara yang dijaminkan berupa tanah/properti yang lokasinya tidak diketahui.

KPKNL Pontianak  mengurus piutang negara yang telah macet bertahun-tahun sebanyak 19 debitur dengan total barang jaminan 61 sertifikat tanah yang tersebar di Kabupaten Kubu Raya (58 bidang tanah), Kabupaten Mempawah (1 bidang tanah), Kabupaten Sintang (1 bidang tanah) dan Kota Pontianak (1 bidang tanah).

Baca Juga :  Edi Kamtono Tandai Pembangunan Masjid di Parit Mayor

“Kepastian lokasi dan yuridis tanah sangat membantu KPKNL Pontianak untuk melaksanakan eksekusi lelangnya. Hasil lelang langsung disetor ke kas negara untuk membiayai APBN,” kata Edward.

Kepala Bidang Piutang Negara Hartono menyampaikan permasalahan yang ada yaitu barang jaminan berupa tanah tidak dapat diidentifikasi lokasinya mengingat  debitur tidak diketahui keberadaannya. Sertifikat tanah diterbitkan tahun 1984/1985 yang tidak menyebutkan titik koordinat tanah sehingga sulit diketahui lokasinya secara pasti.

Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kubu Raya Sigit  Sarsanto menjelaskan bahwa untuk menentukan lokasi tanah harus dipastikan terlebih dahulu secara adminitrasi dan fisik. Proses sertifikasi tanah tahun 1984/1985 ada akta otentik berupa surat ukur yang dibuat berdasarkan SKT dan penunjukan lokasi dari yang bersangkutan. Data administrasi yang ada di kantor pertanahan untuk proses sertifikasi di tahun tersebut relatif kurang lengkap sehingga diperlukan penelusuran secara fisik dan berkoordinasi dengan desa dimana tanah tersebut berada.

Baca Juga :  PUPR Nilai Terobosan LPJKP Sangat Baik

“Kami sarankan agar dibentuk  tim yang melibatkan DJKN, kantor  pertanahan dan pihak desa terkait karena sertifikat tersebut harus ditelusuri satu persatu.  Kita tidak bisa mengandalkan data internal pertanahan, perlu informasi dari eksternal,” kata Sigit.

Menanggapi hal tersebut, Edward mengatakan akan segera menindaklanjuti dengan membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan lokasi tanah, yang beranggotakan kanwil djkn, kanwil pertanahan, kantor pertanahan setempat dan kepala desa/lurah. (r/*)

Most Read

Artikel Terbaru

/