alexametrics
22.8 C
Pontianak
Saturday, August 13, 2022

Aron-Subandrio Resmi Pimpin Sekadau

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Aron-Subandrio di Balai Petitih Kantor Gubernur, Senin (26/4). Ada beberapa poin penting yang disampaikan gubernur kepada kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 itu.

Midji sapaan akrabnya berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau yang baru dilantik agar bisa menangani Covid-19 dengan baik. Selain itu sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah semuanya diharapakan sudah harus non tunai. Kemudian soal pengangkatan para pejabat di lingkungan Pemkab Sekadau diminta transparan dengan hasil tes (open bidding) yang benar. “Itu saja harapan saya,” ucap Midji usai pelantikan.

Khusus untuk penanganan Covid-19 di Sekadau, Midji mengatakan Pemda setempat harus bisa melaksanakan tracing dan testing sebanyak-banyaknya. Karena di daerah tersebut saat ini angka keterjangkitannya sudah tinggi.

Bahkan dari pengalaman Satgas Covid-19 Kalbar yang sempat turun ke sana, ada satu daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sintang, saat dites acak terhadap 38 orang di sana semuanya positif Covid-19. “Artinya apa, tingkat keterjangkitan sangat tinggi, nah kalau dalam satu bulan bisa ditangani benar, tegas, tempat berkumpul dibatasi kemudian dibubarkan Insyallah bisa,” harapnya.

Pelaksanaan tracing dan testing di daerah menurutnya terbilang mudah. Bupati cukup memerintahkan kepala dinas kesehatan setempat. Selanjutnya kepala dinas kesehatan bisa menugaskan seluruh jajaran Puskesmas untuk melaksanakan tes usap (swab) kepada masyarakat.

Baca Juga :  MTQ XXVIII Kalbar Dijadwalkan September, Persiapan Terus Dimatangkan

Di sisi lain Satpol PP bisa memberikan komando untuk membentuk Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan, kelurahan, desa hingga RT/RW. “Camat panggil suruh, kan gampang, bilang, kalau masih mau jadi camat kau urus tuh desa-desa. Apa susahnya, tinggal sekarang mau atau tidak mau melakukannya,” katanya.

Jangan sampai lanjut dia perintah bupati malah tidak didengar oleh bawahannya. Jika sudah demikian menurutnya yang bersangkutan tak perlu lagi menjadi bupati. “Kalau tidak didengar, atau tidak berani membuat perintah (untuk apa jadi bupati). Kalau saya terserah mau orang ngomong apa, saya harus buat perintah dan itu harus saya lakukan,” tegasnya.

Jika daerah tidak melaksanakan tracing dan testing dengan baik, Midji memastikan Pemprov akan menunda transfer dana bagi hasil untuk daerah tersebut. “Terserah saja mau ngomel, terserah, saya tidak akan transfer, kalau perlu akhir tahun nanti sekalian, biar kalang kabut,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Sekadau Aron menyatakan kesiapan soal penanganan Covid-19 di kabupaten tersebut. Dalam waktu dekat pihaknya langsung akan melakukan rapat kerja dengan dinas yang menangani Covid-19. Terutama untuk pelaksanaan tracing dan testing terhadap masyarakat di Kabupaten Sekadau agar lebih maksimal.

Baca Juga :  Hapus NPWP Bendaharawan, DJP Tetapkan NPWP Instansi Pemda

“Artinya kami harus sesegera mungkin mengambil langkah-langkah terkait hal itu. Karena kami baru masuk tentu kami akan koordinasi ke setiap OPD terkait yang menangani Covid-19. Tentu ini bukan persoalan yang mudah pula, karena gelombang kedua ini bagi masyarakat biasa (Covid-19) sudah bukan hal yang menakutkan lagi, sudah jadi biasa,” ungkapnya.

Untuk itu perlu kerja sama yang baik untuk bisa memastikan penanganan Covid-19 berjalan dengan benar. Aron siap memaksimalkan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sekadau. “Karena sebagian besar sudah dibentuk, kepala daerah yang baru kami tinggal menindaklanjuti dan mengimbau masyarakat terus melaksanakan 3 M,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Sekadau Subandrio menambahkan, selain penanganan Covid-19, pihaknya juga akan fokus pada transparansi birokrasi. Sesuai dengan pesan gubernur bahwa proses lelang jabatan harus dilaksanakan secara terbuka (open bidding).

“Kemudian pengelolaan keuangan tentu kami akan bekerja untuk bagaimana pemerintahan itu bisa bersinergi, tertib pemerintahan agar bisa mendukung visi misi kami. Visi misi tentu harus tercapai sesuai dengan yang sudah kami sampaikan saat maju di Pilkada (2020) kemarin,” tutupnya. (bar)

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Aron-Subandrio di Balai Petitih Kantor Gubernur, Senin (26/4). Ada beberapa poin penting yang disampaikan gubernur kepada kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 itu.

Midji sapaan akrabnya berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau yang baru dilantik agar bisa menangani Covid-19 dengan baik. Selain itu sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah semuanya diharapakan sudah harus non tunai. Kemudian soal pengangkatan para pejabat di lingkungan Pemkab Sekadau diminta transparan dengan hasil tes (open bidding) yang benar. “Itu saja harapan saya,” ucap Midji usai pelantikan.

Khusus untuk penanganan Covid-19 di Sekadau, Midji mengatakan Pemda setempat harus bisa melaksanakan tracing dan testing sebanyak-banyaknya. Karena di daerah tersebut saat ini angka keterjangkitannya sudah tinggi.

Bahkan dari pengalaman Satgas Covid-19 Kalbar yang sempat turun ke sana, ada satu daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sintang, saat dites acak terhadap 38 orang di sana semuanya positif Covid-19. “Artinya apa, tingkat keterjangkitan sangat tinggi, nah kalau dalam satu bulan bisa ditangani benar, tegas, tempat berkumpul dibatasi kemudian dibubarkan Insyallah bisa,” harapnya.

Pelaksanaan tracing dan testing di daerah menurutnya terbilang mudah. Bupati cukup memerintahkan kepala dinas kesehatan setempat. Selanjutnya kepala dinas kesehatan bisa menugaskan seluruh jajaran Puskesmas untuk melaksanakan tes usap (swab) kepada masyarakat.

Baca Juga :  Hapus NPWP Bendaharawan, DJP Tetapkan NPWP Instansi Pemda

Di sisi lain Satpol PP bisa memberikan komando untuk membentuk Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan, kelurahan, desa hingga RT/RW. “Camat panggil suruh, kan gampang, bilang, kalau masih mau jadi camat kau urus tuh desa-desa. Apa susahnya, tinggal sekarang mau atau tidak mau melakukannya,” katanya.

Jangan sampai lanjut dia perintah bupati malah tidak didengar oleh bawahannya. Jika sudah demikian menurutnya yang bersangkutan tak perlu lagi menjadi bupati. “Kalau tidak didengar, atau tidak berani membuat perintah (untuk apa jadi bupati). Kalau saya terserah mau orang ngomong apa, saya harus buat perintah dan itu harus saya lakukan,” tegasnya.

Jika daerah tidak melaksanakan tracing dan testing dengan baik, Midji memastikan Pemprov akan menunda transfer dana bagi hasil untuk daerah tersebut. “Terserah saja mau ngomel, terserah, saya tidak akan transfer, kalau perlu akhir tahun nanti sekalian, biar kalang kabut,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Sekadau Aron menyatakan kesiapan soal penanganan Covid-19 di kabupaten tersebut. Dalam waktu dekat pihaknya langsung akan melakukan rapat kerja dengan dinas yang menangani Covid-19. Terutama untuk pelaksanaan tracing dan testing terhadap masyarakat di Kabupaten Sekadau agar lebih maksimal.

Baca Juga :  Cegah Stunting BKKBN Luncurkan Strategi Menyasar ke Hulu 

“Artinya kami harus sesegera mungkin mengambil langkah-langkah terkait hal itu. Karena kami baru masuk tentu kami akan koordinasi ke setiap OPD terkait yang menangani Covid-19. Tentu ini bukan persoalan yang mudah pula, karena gelombang kedua ini bagi masyarakat biasa (Covid-19) sudah bukan hal yang menakutkan lagi, sudah jadi biasa,” ungkapnya.

Untuk itu perlu kerja sama yang baik untuk bisa memastikan penanganan Covid-19 berjalan dengan benar. Aron siap memaksimalkan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sekadau. “Karena sebagian besar sudah dibentuk, kepala daerah yang baru kami tinggal menindaklanjuti dan mengimbau masyarakat terus melaksanakan 3 M,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Sekadau Subandrio menambahkan, selain penanganan Covid-19, pihaknya juga akan fokus pada transparansi birokrasi. Sesuai dengan pesan gubernur bahwa proses lelang jabatan harus dilaksanakan secara terbuka (open bidding).

“Kemudian pengelolaan keuangan tentu kami akan bekerja untuk bagaimana pemerintahan itu bisa bersinergi, tertib pemerintahan agar bisa mendukung visi misi kami. Visi misi tentu harus tercapai sesuai dengan yang sudah kami sampaikan saat maju di Pilkada (2020) kemarin,” tutupnya. (bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/