PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji protes dengan pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyebutkan provinsi Kalbar masuk posisi lima terbawah pemberian dosis pertama vaksin Covid-19. Apa yang disampaikan Menkes saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI itu dinilai dapat merusak kredibilitas daerah.
Pasalnya kondisi capaian vaksin yang terjadi demikian memang karena alokasi vaksin ke Kalbar yang masih sedikit. Bahkan Midji sapaan karibnya menyebut, lebih dari 90 persen alokasi vaksin yang diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah digunakan untuk masyarakat.
Orang nomor satu di Kalbar itu lantas menjelaskan perkembangan program vaksinasi Covid-19 di Kalbar secara rinci. Pertama bahwa Kalbar menargetkan sebanyak3,8 juta total penduduk yang harus mendapat vaksin. Dengan jumlah demikian, jika masing-masing perlu dua dosis suntikan, maka vaksin yang diperlukan mencapai sekitar 7,6 juta dosis.
Sementara sampai saat ini jumlah vaksin yang dialokasikan Kemenkes ke Kalbar baru sekitar 1,3 juta dosis. Jika dilihat dari capaian vaksinasi dosis pertama dan kedua, masing-masing di Kalbar sudah mencapai 633.419 orang dan 411.236 orang. Meski vaksinasi dosis pertama baru sekitar 16 persen dari target sasaran, jumlah tersebut cukup maksimal jika dilihat dari alokasi vaksin yang ada.
“Vaksin sudah digunakan satu juta 30 ribuan (dosis) gitulah, sisanya sekarang untuk vaksin kedua, yang sudah jatuh tempo. Sebenarnya bukan capaian (rendah), tapi kita (Kalbar) sudah gunakan vaksin 90 persen. Vaksin belum dikirim (banyak) ke Kalbar, tapi Menteri ngomong seakan Kalbar capaian vaksin terendah, apa yang mau disuntikan,” ungkapnya, Kamis (26/8).
Pemerintah pusat diharapkan selalu berbicara dengan data yang benar. Terkecuali memang distribusi vaksin selama ini sudah dilaksanakan secara merata ke daerah-daerah. Jika memang demikian, kemudian vaksin tidak digunakan, menurutnya wajar jika daerah tersebut ditegur.
“Saya protes dengan Pak Menteri (Menkes) kecuali dia sudah beri kita (Kalbar) vaksin (cukup), boleh marah. Kalau mau begitu harusnya distribusi merata, kalau kata orang Pontianak merampot jak,” ucapnya.
Terkait hal ini Midji mengatakan sudah menyampaikan protes ke Menkes. Pemerintah pusat diminta melihat capaian vaksin dari jumlah vaksin yang dialokasikan ke daerah. Bukan dari target sasaran, yang memang ketersediaan vaksin, masih jauh dari target tersebut.
“Itu merusak kredebilitas daerah dan itu bisa menghambat masyarakat, jadi apriori, seakan-akan pemerintah daerahnya tidak bekerja,” tegasnya.
Kemenkes dianggap Midji hanya kerja asal-asalan dan mementingkan pencitraan. Padahal kondisi sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. “Jadi asal saja, asal mereka kerja bagus, nah kerja pencitraan begitu tidak menghasilkan hal yang benar, semu saja. Jangan menutupi kelemahan, karena kelemahan pasti terungkap. Makanya kerja jangan pencitraan, kerja saja, mau pahit kata orang pahit, mau bagus-bagus,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson menambahkan dari data laporan vaksinasi terakhir per 25 Agustus 2021, jumlah penduduk Kalbar yang sudah mendapat suntikan vaksin dosis pertama ada 633.419 orang. Sedangkan untuk dosis kedua ada 411.236 orang. Lalu dosis ketiga yang diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes) sudah mencapai 13.009 orang.
Untuk daerah tertinggi capian vaksinasi masih ditempati Kota Pontianak. Dengan 181.099 orang yang sudah mendapat suntikan vaksin dosis pertama, 117.867 orang dosis kedua dan 13.009 orang yang mendapat suntikan vaksin dosis ketiga atau booster.
“Kalau data harian tanggal 24 Agustus 2021, warga Kalbar yang mendapat suntikan dosis pertama 8.841 orang, dosis kedua 4.618 orang dan dosis ketiga (booster) 536 orang,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sempat menyebutkan provinsi Kalbar masuk posisi lima terbawah pemberian dosis pertama vaksin Covid-19. Hal itu disampaikan saat Raker RDP Komisi IX dengan Menkes, Kepala BPOM, Dirut PT. Bio Farma, IDI, Adinkes dan Kadin di Ruang Sidang Komisi IX DPR RI, Rabu (25/8).
“Memang ada beberapa daerah yang masih agak tertinggal, itu adalah Lampung, Maluku Utara, Sumatera, Sumatera Barat, Kalimantan Barat dan Papua,” ujar Menkes Budi saat itu. (bar)
