alexametrics
25 C
Pontianak
Friday, May 20, 2022

Sulitnya Dapat BBM Subsidi di Tengah Pandemi COVID-19

PONTIANAK – Sejumlah nelayan di Kabupaten Kubu Raya–Mempawah dan Kalimantan Barat mengeluhkan sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk kegiatan menangkap ikan di perairan. Dampaknya kegiatan laut mereka tidak menentu, kesejahteraan nelayan ikut terancam. Pandemi COVID-19, ikut mengikis pendapatan para nelayan di lautan.

Hal tersebut disampaikan para “petani” laut kepada Komisi II DPRD Kalbar belum lama ini. “Akhirnya, kami melakukan rapat kerja dengan Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kalbar. Persoalan BBM subsidi harus ada jalan keluar. Sebab, bagaimanapun lewat para nelayan lah, kita dapat menikmati makanan laut penuh gizi,” ungkap Affandi SE, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat belum lama ini.

Baca Juga :  Nelayan Tradisioal Dambakan Lokasi SandarĀ 

Menurutnya kesulitan para pekerja laut memperoleh solar subsidi sudah berlangsung lama. Bahkan, beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), terungkap bahwa pasokan BBM subsisi sering tersendat, bahkan ada yang dihentikan operasional karena dianggap tidak sesuai standar.

“Menurut informasi dari Kadis Perikanan dan Kelautan, regulasi agak sulit. Sementara aturan penyaluran BBM Subsidi datangnya dari Hiswana Migas dan Pertamina Kalbar. Pertamina katanya, tidak mau sembarangan menyalurkan ke SPBN, tetapi sesuai standar mereka,” ujarnya.

Standarisasi dari Pertamina punya kriteria sendiri. Dari segi keamanan, jangkauan dan transportasi punya kriteria-kriteria tersendiri. Kalau dianggap belum standar misalnya dari segi keamanan, kenyamanan, transportasi dan lain tidak akan diberikan SPBN. “Dalam waktu dekat, kami akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan Pertamina dan Hiswamana Migas Kalbar. Bagaimanapun ini urusan penting,” ucapnya.

Baca Juga :  Bantuan Tunai Jadi Kado Indah di Hari Nelayan Nasional

Lebih lanjut dikatakan bahwa dampak urusan standar inilah yang membuat para nelayan menjerit. Masalahnya urusan melaut, disamping urusan perut keluarga para nelayan juga menyangkut kecukupan stok ikan segar bagi masyarakat di Kalbar. Makanya, Komisi II berharap ada jalan keluar dan diupayakan untuk masyarakat.

“Jangan sampai muncul kecemumburan sosial. Petani pangan saja dibantu. Jangan sampai “petani” nelayan diberlakukan berbeda. Hidup mereka memang tergantung kelancaran BBM subsidi,” ucap dia.(den)

PONTIANAK – Sejumlah nelayan di Kabupaten Kubu Raya–Mempawah dan Kalimantan Barat mengeluhkan sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk kegiatan menangkap ikan di perairan. Dampaknya kegiatan laut mereka tidak menentu, kesejahteraan nelayan ikut terancam. Pandemi COVID-19, ikut mengikis pendapatan para nelayan di lautan.

Hal tersebut disampaikan para “petani” laut kepada Komisi II DPRD Kalbar belum lama ini. “Akhirnya, kami melakukan rapat kerja dengan Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kalbar. Persoalan BBM subsidi harus ada jalan keluar. Sebab, bagaimanapun lewat para nelayan lah, kita dapat menikmati makanan laut penuh gizi,” ungkap Affandi SE, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat belum lama ini.

Baca Juga :  Kenaikan PNBP di Sektor Perikanan Memberatkan Nelayan

Menurutnya kesulitan para pekerja laut memperoleh solar subsidi sudah berlangsung lama. Bahkan, beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), terungkap bahwa pasokan BBM subsisi sering tersendat, bahkan ada yang dihentikan operasional karena dianggap tidak sesuai standar.

“Menurut informasi dari Kadis Perikanan dan Kelautan, regulasi agak sulit. Sementara aturan penyaluran BBM Subsidi datangnya dari Hiswana Migas dan Pertamina Kalbar. Pertamina katanya, tidak mau sembarangan menyalurkan ke SPBN, tetapi sesuai standar mereka,” ujarnya.

Standarisasi dari Pertamina punya kriteria sendiri. Dari segi keamanan, jangkauan dan transportasi punya kriteria-kriteria tersendiri. Kalau dianggap belum standar misalnya dari segi keamanan, kenyamanan, transportasi dan lain tidak akan diberikan SPBN. “Dalam waktu dekat, kami akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan Pertamina dan Hiswamana Migas Kalbar. Bagaimanapun ini urusan penting,” ucapnya.

Baca Juga :  Patroli Pengawasan Penggunaan Masker, Pengendara Sepeda Banyak Tak Pakai Masker

Lebih lanjut dikatakan bahwa dampak urusan standar inilah yang membuat para nelayan menjerit. Masalahnya urusan melaut, disamping urusan perut keluarga para nelayan juga menyangkut kecukupan stok ikan segar bagi masyarakat di Kalbar. Makanya, Komisi II berharap ada jalan keluar dan diupayakan untuk masyarakat.

“Jangan sampai muncul kecemumburan sosial. Petani pangan saja dibantu. Jangan sampai “petani” nelayan diberlakukan berbeda. Hidup mereka memang tergantung kelancaran BBM subsidi,” ucap dia.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/