alexametrics
23 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Kesadaran Warga Terapkan Prokes Makin Meningkat

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebut perkembangan kasus pandemi Covid-19 di kota ini mengalami penurunan serta cenderung landai. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil screening tes swab dan kondisi rumah sakit yang ada di Pontianak. Kasus yang landai ini disebabkan ketaatan masyarakat menerapkan protokol kesehatan yang kian meningkat.

“Ditambah pembatasan-pembatasan yang dilakukan sehingga bisa memutus mata rantai kluster baru yang berpotensi,” tutur Edi usai rapat evaluasi Satgas Covid-19 Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Rabu (27/1).

Ia menambahkan, perilaku masyarakat sudah sangat familiar dengan protokol kesehatan. Masyarakat juga sudah memahami bagaimana menjaga imunitas tubuh dengan pola hidup sehat sehingga bisa melawan virus corona.

Namun demikian pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus Covid-19 di Kota Pontianak dimana mobilitas dan aktivitas masyarakat semakin tinggi. Untuk itu Tim Satgas Covid-19 Kota Pontianak terus melakukan monitoring.  “Untuk perkembangan zona juga semu, jadi kadang bisa meningkat dan menurun,” kata Edi.

Uji swab juga masih gencar dilakukan meskipun ditujukan bagi mereka yang berpotensi pernah kontak erat maupun yang datang dari luar kota. Seperti halnya yang dilakukan di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Kalbar.

“Kami harapkan di Bandara Udara juga semakin ketat sehingga bisa mengendalikan kasus,” sebutnya.

Baca Juga :  Borneo Group Bawa Angin Segar Investasi di Tengah Wabah Corona

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidiq Handanu menerangkan, pada Januari 2021, rumah sakit yang melayani pasien Covid-19 tingkat huniannya tercatat di bawah 30 persen. Ia berharap hal ini bisa dipertahankan. “Kami harus tetap waspada karena episentrum Covid-19 di Pulau Jawa sedang tinggi-tingginya,” imbuhnya.

Untuk tingkat hunian pasien Covid-19 yang diisolasi di Rusunawa Nipah Kuning dalam bulan ini rerata di bawah 10 orang. Pelaksanaan screening yang diberlakukan terhadap pendatang yang masuk ke Kota Pontianak, baik lewat udara dan laut, dinilainya sebagai langkah tepat untuk mencegah transmisi dan mutasi virus dari luar.

Handanu menyebutkan jumlah tenaga kesehatan yang sudah dan layak divaksin sebanyak 1.418 atau setara 30.59 persen. “Itu data hingga kemarin, 27 Januari 2020,” kata Sidiq di Pontianak, kemarin.

Sementara jumlah yang hadir untuk divaksin sebanyak 2.066 orang. Namun tidak semua bisa divaksin. “Sekitar 29 persen yang ditunda atau ditolak vaksinasinya,” jelas Sidiq.

Ia menjelaskan tenaga kesehatan yang vaksinasinya ditunda karena tidak memenuhi persyaratan. Sebagian besar yang ditunda itu karena mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. “Darahnya naik saat mau disuntik. Ini menjadi perhatian kami apakah memang ada riwayat hipertensi atau pas mau disuntik tensi darahnya naik,” terang Sidiq.

Baca Juga :  Cegah Masuknya Paham Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme

Ia mengatakan mereka dengan kondisi itu proses vaksinasinya akan diulangi. Kecuali untuk yang tidak layak. Tenaga kesehatan yang memiliki penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu dekat, maka tidak bisa divaksinasi pada periode ini.

“Untuk yang ditunda bisa diulangi lagi. Saat kondisinya mereka tenang yang karena faktor kondisi hipertensi bisa diulangi lagi,” imbuhnya.

Sidiq menyebutkan Pemerintah Kota Pontianak mendapat target dari pemerintah untuk melakukan vaksinasi tenaga kesehatan sebanyak 4.635.  Jumlah itu lebih rendah dari jumlah tenaga kesehatan berdasarkan data yang dimiliki Kota Pontianak yakni 5.500 orang. “Tenaga kesehatan itu meliputi mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan,” sebut Sidiq.

Ia melanjutkan saat ini ada perubahan mekanisme yang dilakukan dalam proses vaksinasi. Jika sebelumnya harus menunggu mendapatkan SMS Blast dan melalui aplikasi peduli lindungi hingga masuk dalam aplikasi Pcare.

Kemudian mekanismenya berubah. Tenaga kesehatan yang ingin divaksin mendatangi fasilitas kesehatan dan membawa kartu identitas untuk dicek apakah memiliki data untuk divaksin. “Ternyata kesulitan juga, sehingga dalam dua minggu ini disibukan dengan sistem,” kata Sidiq.

Ia menambahkan dalam edaran terbaru prosesnya pun dilakukan secara manual. “Data yang ingin divaksin dimasukkan ke dalam exel seperti imunisasi biasa,” kata Sidiq.(mse)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebut perkembangan kasus pandemi Covid-19 di kota ini mengalami penurunan serta cenderung landai. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil screening tes swab dan kondisi rumah sakit yang ada di Pontianak. Kasus yang landai ini disebabkan ketaatan masyarakat menerapkan protokol kesehatan yang kian meningkat.

“Ditambah pembatasan-pembatasan yang dilakukan sehingga bisa memutus mata rantai kluster baru yang berpotensi,” tutur Edi usai rapat evaluasi Satgas Covid-19 Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Rabu (27/1).

Ia menambahkan, perilaku masyarakat sudah sangat familiar dengan protokol kesehatan. Masyarakat juga sudah memahami bagaimana menjaga imunitas tubuh dengan pola hidup sehat sehingga bisa melawan virus corona.

Namun demikian pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus Covid-19 di Kota Pontianak dimana mobilitas dan aktivitas masyarakat semakin tinggi. Untuk itu Tim Satgas Covid-19 Kota Pontianak terus melakukan monitoring.  “Untuk perkembangan zona juga semu, jadi kadang bisa meningkat dan menurun,” kata Edi.

Uji swab juga masih gencar dilakukan meskipun ditujukan bagi mereka yang berpotensi pernah kontak erat maupun yang datang dari luar kota. Seperti halnya yang dilakukan di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Kalbar.

“Kami harapkan di Bandara Udara juga semakin ketat sehingga bisa mengendalikan kasus,” sebutnya.

Baca Juga :  Ayo Tunda Bepergian

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidiq Handanu menerangkan, pada Januari 2021, rumah sakit yang melayani pasien Covid-19 tingkat huniannya tercatat di bawah 30 persen. Ia berharap hal ini bisa dipertahankan. “Kami harus tetap waspada karena episentrum Covid-19 di Pulau Jawa sedang tinggi-tingginya,” imbuhnya.

Untuk tingkat hunian pasien Covid-19 yang diisolasi di Rusunawa Nipah Kuning dalam bulan ini rerata di bawah 10 orang. Pelaksanaan screening yang diberlakukan terhadap pendatang yang masuk ke Kota Pontianak, baik lewat udara dan laut, dinilainya sebagai langkah tepat untuk mencegah transmisi dan mutasi virus dari luar.

Handanu menyebutkan jumlah tenaga kesehatan yang sudah dan layak divaksin sebanyak 1.418 atau setara 30.59 persen. “Itu data hingga kemarin, 27 Januari 2020,” kata Sidiq di Pontianak, kemarin.

Sementara jumlah yang hadir untuk divaksin sebanyak 2.066 orang. Namun tidak semua bisa divaksin. “Sekitar 29 persen yang ditunda atau ditolak vaksinasinya,” jelas Sidiq.

Ia menjelaskan tenaga kesehatan yang vaksinasinya ditunda karena tidak memenuhi persyaratan. Sebagian besar yang ditunda itu karena mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. “Darahnya naik saat mau disuntik. Ini menjadi perhatian kami apakah memang ada riwayat hipertensi atau pas mau disuntik tensi darahnya naik,” terang Sidiq.

Baca Juga :  Siap Proses Dana Jemaah

Ia mengatakan mereka dengan kondisi itu proses vaksinasinya akan diulangi. Kecuali untuk yang tidak layak. Tenaga kesehatan yang memiliki penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu dekat, maka tidak bisa divaksinasi pada periode ini.

“Untuk yang ditunda bisa diulangi lagi. Saat kondisinya mereka tenang yang karena faktor kondisi hipertensi bisa diulangi lagi,” imbuhnya.

Sidiq menyebutkan Pemerintah Kota Pontianak mendapat target dari pemerintah untuk melakukan vaksinasi tenaga kesehatan sebanyak 4.635.  Jumlah itu lebih rendah dari jumlah tenaga kesehatan berdasarkan data yang dimiliki Kota Pontianak yakni 5.500 orang. “Tenaga kesehatan itu meliputi mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan,” sebut Sidiq.

Ia melanjutkan saat ini ada perubahan mekanisme yang dilakukan dalam proses vaksinasi. Jika sebelumnya harus menunggu mendapatkan SMS Blast dan melalui aplikasi peduli lindungi hingga masuk dalam aplikasi Pcare.

Kemudian mekanismenya berubah. Tenaga kesehatan yang ingin divaksin mendatangi fasilitas kesehatan dan membawa kartu identitas untuk dicek apakah memiliki data untuk divaksin. “Ternyata kesulitan juga, sehingga dalam dua minggu ini disibukan dengan sistem,” kata Sidiq.

Ia menambahkan dalam edaran terbaru prosesnya pun dilakukan secara manual. “Data yang ingin divaksin dimasukkan ke dalam exel seperti imunisasi biasa,” kata Sidiq.(mse)

Most Read

Artikel Terbaru

/