alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

BPN Kalbar Targetkan Redistribusi 69 Ribu

PROGRAM redistribusi tanah di Kalimantan Barat (Kalbar) terus berjalan. Tahun ini, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar bahkan menargetkan kenaikan jumlah redistribusi tanah.  “Target 2021, redistribusi sebanyak 69 ribu sertifikasi bidang tanah,” ungkap Kepala BPN Kalbar, Ery Suwondo, belum lama ini. Dia menyebut, redistribusi tanah bisa berasal dari tanah negara lainnya yang sisa tahun lalu belum tersertifikasi karena adanya refocusing ataupun pemotongan anggaran. Selain itu, redistribusi tanah ini juga berasal dari pelepasan kawasan hutan, serta pelepasan atau eks Hak Guna Usaha (HGU). Adapun target tahun ini, dikatakan dia, lebih tinggi dari realisasi redistribusi tanah pada tahun lalu.

“Tahun kemarin kita berhasil menyelesaikan 52 ribu sertifikasi. Mudah-mudahan tahun ini targetnya tercapai,” tutur dia. Ia menjelaskan bahwa redistribusi tanah merupakan dari reforma agraria yang sudah menjadi program prioritas nasional. Reforma agraria sebagai upaya pemerintah membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Baca Juga :  Telusuri Jejak Ulama Kalbar Melalui Kompetisi Film Pendek

Redistribusi tanah diketahui juga merupakan bagian dari program reforma agraria. Dia menjelaskan, reforma agraria merupakan program dari gugas tugas yang formatnya mengacu pada format nasional yang pada tingkat provinsi diketuai oleh gubernur.

“Fungsi satgas ini adalah melakukan pendataan pemetaan sosial, mengetahui apa di daerah setempat yang bisa diangkat produk-produk, atau dilakukan pemberdayaan, melalui pendekatan ke sentra perekonomian,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, tugas dari satgas tersebut adalah melakukan pendataan dan inventarisasi tanah yang belum bersertifikat. Kesuksesan program ini pun hanya dapat diwujudkan atas kerjasama pihak terkait. “Tentunya kami tidak bisa kerja sendiri tanpa dukungan pemerintah,” tuturnya. (sti)

PROGRAM redistribusi tanah di Kalimantan Barat (Kalbar) terus berjalan. Tahun ini, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar bahkan menargetkan kenaikan jumlah redistribusi tanah.  “Target 2021, redistribusi sebanyak 69 ribu sertifikasi bidang tanah,” ungkap Kepala BPN Kalbar, Ery Suwondo, belum lama ini. Dia menyebut, redistribusi tanah bisa berasal dari tanah negara lainnya yang sisa tahun lalu belum tersertifikasi karena adanya refocusing ataupun pemotongan anggaran. Selain itu, redistribusi tanah ini juga berasal dari pelepasan kawasan hutan, serta pelepasan atau eks Hak Guna Usaha (HGU). Adapun target tahun ini, dikatakan dia, lebih tinggi dari realisasi redistribusi tanah pada tahun lalu.

“Tahun kemarin kita berhasil menyelesaikan 52 ribu sertifikasi. Mudah-mudahan tahun ini targetnya tercapai,” tutur dia. Ia menjelaskan bahwa redistribusi tanah merupakan dari reforma agraria yang sudah menjadi program prioritas nasional. Reforma agraria sebagai upaya pemerintah membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Baca Juga :  Panen Perdana Padi Hitam Organik

Redistribusi tanah diketahui juga merupakan bagian dari program reforma agraria. Dia menjelaskan, reforma agraria merupakan program dari gugas tugas yang formatnya mengacu pada format nasional yang pada tingkat provinsi diketuai oleh gubernur.

“Fungsi satgas ini adalah melakukan pendataan pemetaan sosial, mengetahui apa di daerah setempat yang bisa diangkat produk-produk, atau dilakukan pemberdayaan, melalui pendekatan ke sentra perekonomian,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, tugas dari satgas tersebut adalah melakukan pendataan dan inventarisasi tanah yang belum bersertifikat. Kesuksesan program ini pun hanya dapat diwujudkan atas kerjasama pihak terkait. “Tentunya kami tidak bisa kerja sendiri tanpa dukungan pemerintah,” tuturnya. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/