alexametrics
23.9 C
Pontianak
Saturday, May 21, 2022

Ujian Sekolah Ditiadakan, Ini Penggantinya

PONTIANAK – Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, Suprianus Herman mengaku, sudah menerima surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dibatalkan ujian nasional karena wabah covid-19.

Suprianus menambahkan surat itu ditujukan ke pemerintah daerah yang kemudian pihaknya meneruskan ke satuan pendidikan.

“Edaran ini sudah langsung ditujukan ke gubernur/bupati/wali kota dan ditembuskan ke satuan pendidikan,” kata Suprianus di Pontianak, kemarin siang.

Secara garis besar ada enam yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020. Point pertama ialah ujian nasional 2020 dibatalkan. Pembatalan itu termasuk uji kompetensi keahlian tahun 2020 untuk SMK.

Dijelaskan juga dengan adanya pembatalan itu maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian untuk program paket A, B, dan C akan ditentukan kemudian.

Kedua, proses belajar tetap dilaksanakan dengan metode daring atau jarak jauh. Ketiga tentang ujian sekolah. Dijelaskan dalam surat edaran itu bahwa ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan.

Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Penjelasan lainnya juga bahwa sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa.

Sedangkan bagi sekolah yang belum melaksanakan berlaku ketentuan kelulusan sekolah dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Baca Juga :  Wilmar Group Serahkan Bantuan Obat Covid-19

Kelulusan sekolah menengah pertama (SMP)/sederajat dan sekolah menengah atas (SMA)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Kelulusan sekolah menengah kejuruan (SMK)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Selanjutnya poin keempat tentang kenaikan kelas. Konsep yang disusun ialah, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran.

Ujian akhir semester untuk dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

Poin kelima tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, dinas pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah. Lalu PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/ atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah.

Poin keenam tentang dana bantuan operasional sekolah atau bantuan operasionai pendidikan. Dana itu dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Baca Juga :  Ini Alasan Mengapa Jalan Gajahmada Ditutup

Ia menjelaskan dengan adanya pembatalan UN itu, ujian yang sudah digelar pun untuk menjadi pelengkap nilai peserta didik. Seperti diketahui yang sudah menggelar UNBK hanya untuk SMK. Sedangkan SMA proses Ujian Sekolah sedang berjalan dan kemudian ditunda karena mencegah penyebaran wabah covid-19.
“Yang sudah dijadwalkan (ujian sekolah) dibatalkan semua karena berhubungan dengan proses pembelajaran yang mengumpulkan anak anak dan guru,” kata Suprianus.

Suprianus pun menambahkan pihaknya juga menindaklanjuti edaran itu dengan memperpanjang masa belajar anak di rumah hingga tanggal 10 April 2020.

“Semula hingga tanggal 2 April, oleh karena pembatalan UN, pak Gubernur mengarahkan kami untuk membuat edaran perpanjangan masa belajar di rumah sampai tanggal 10 April mendatang,” jelas Suprianus.
Untuk mendukung belajar di rumah Dinas Pendidikan Kalbar bekerjasama dengan provider serta UPT Tehnologi Informatika dan Komunikasi Pendidikan Kalbar yang kemudian membuat aplikasi proses pembelajaran online/e-learning.

Melalui aplikasi ini dilanjutkan Suprianus guru memberikan materi dari rumah masing masing dan murid juga dapat langsung aktif belajar menerima materi dari rumah masing-masing.

“Dengan begitu orang tua juga bisa memonitor anaknya langsung dari rumah masing-masing,” tutup Suprianus. (mse)

PONTIANAK – Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, Suprianus Herman mengaku, sudah menerima surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dibatalkan ujian nasional karena wabah covid-19.

Suprianus menambahkan surat itu ditujukan ke pemerintah daerah yang kemudian pihaknya meneruskan ke satuan pendidikan.

“Edaran ini sudah langsung ditujukan ke gubernur/bupati/wali kota dan ditembuskan ke satuan pendidikan,” kata Suprianus di Pontianak, kemarin siang.

Secara garis besar ada enam yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020. Point pertama ialah ujian nasional 2020 dibatalkan. Pembatalan itu termasuk uji kompetensi keahlian tahun 2020 untuk SMK.

Dijelaskan juga dengan adanya pembatalan itu maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian untuk program paket A, B, dan C akan ditentukan kemudian.

Kedua, proses belajar tetap dilaksanakan dengan metode daring atau jarak jauh. Ketiga tentang ujian sekolah. Dijelaskan dalam surat edaran itu bahwa ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan.

Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Penjelasan lainnya juga bahwa sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa.

Sedangkan bagi sekolah yang belum melaksanakan berlaku ketentuan kelulusan sekolah dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Baca Juga :  Waspada Fogging Ilegal Mengatasnamakan Dinkes Kalbar

Kelulusan sekolah menengah pertama (SMP)/sederajat dan sekolah menengah atas (SMA)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Kelulusan sekolah menengah kejuruan (SMK)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Selanjutnya poin keempat tentang kenaikan kelas. Konsep yang disusun ialah, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran.

Ujian akhir semester untuk dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

Poin kelima tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, dinas pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah. Lalu PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/ atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah.

Poin keenam tentang dana bantuan operasional sekolah atau bantuan operasionai pendidikan. Dana itu dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Baca Juga :  Dinas Perhubungan Razia Masker Bagi Pengendara

Ia menjelaskan dengan adanya pembatalan UN itu, ujian yang sudah digelar pun untuk menjadi pelengkap nilai peserta didik. Seperti diketahui yang sudah menggelar UNBK hanya untuk SMK. Sedangkan SMA proses Ujian Sekolah sedang berjalan dan kemudian ditunda karena mencegah penyebaran wabah covid-19.
“Yang sudah dijadwalkan (ujian sekolah) dibatalkan semua karena berhubungan dengan proses pembelajaran yang mengumpulkan anak anak dan guru,” kata Suprianus.

Suprianus pun menambahkan pihaknya juga menindaklanjuti edaran itu dengan memperpanjang masa belajar anak di rumah hingga tanggal 10 April 2020.

“Semula hingga tanggal 2 April, oleh karena pembatalan UN, pak Gubernur mengarahkan kami untuk membuat edaran perpanjangan masa belajar di rumah sampai tanggal 10 April mendatang,” jelas Suprianus.
Untuk mendukung belajar di rumah Dinas Pendidikan Kalbar bekerjasama dengan provider serta UPT Tehnologi Informatika dan Komunikasi Pendidikan Kalbar yang kemudian membuat aplikasi proses pembelajaran online/e-learning.

Melalui aplikasi ini dilanjutkan Suprianus guru memberikan materi dari rumah masing masing dan murid juga dapat langsung aktif belajar menerima materi dari rumah masing-masing.

“Dengan begitu orang tua juga bisa memonitor anaknya langsung dari rumah masing-masing,” tutup Suprianus. (mse)

Most Read

Artikel Terbaru

/