alexametrics
24 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

DJKN Mendorong Jalan Non Status Menjadi Jalan Nasional

PONTIANAK – Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, Darnadi, memimpin rapat pembahasan pengelolaan jalan akses menuju Pelabuhan Sintete. Rapat digelar virtual menggunakan aplikasi zoom, Kamis (8/4).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya Rabu (10/3). Darnadi menyampaikan bahwa ruas jalan menuju Pelabuhan Sintete merupakan jalan non status, dimana tidak tercatat sebagai jalan negara, jalan propinsi maupun jalan kabupaten. Hal tersebut menyebabkan operasional pelabuhan SIntete menjadi tidak optimal karena minimnya pemeliharaan.

Pelabuhan Sintete merupakan pelabuhan yang telah mendapat persetujuan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) BMN antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelindo II. Namun dengan kondisi jalan yang rusak maka pemanfaatan tersebut menjadi kurang optimal. “Perlu adanya upaya untuk perbaikan jalan tersebut, agar pemanfaatan BMN menjadi optimal dan masyarakat sekitar sebagai pengguna manfaat jalan tersebut dapat menggunakan dengan aman dan lancar tanpa gangguan,” ungkap Darnadi.

Perwakilan Setditjen Bina Marga, Hendri Apriyadi, mengungkapkan, karena statusnya bukan jalan Nasional, jalan akses menuju Pelabuhan Sintete tidak dapat ditangani Kementerian PUPR. “Untuk penanganan jalan di luar jalan nasional dapat dilakukan tetapi dengan diskresi menteri,” terang Hendri.

Baca Juga :  Hindari Denda, Lapor SPT Tahunan Lebih Awal

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas, Dr H Sabib St MT menjelaskan, saat ini ruas jalan menuju pelabuhan Sintete sepanjang sekira 2 kilometer yang dalam keadaan rusak tersebut, merupakan jalan non status dengan lebar ruang milik jalan 5 sampai 10 meter. Untuk menjadikan jalan tersebut sebagai jalan Nasional yang dapat dibiayai perbaikannya oleh Kementerian PUPR harus memiliki ruang milik jalan dengan lebar 25 meter.

Pemkab Sambas telah menyiapkan jalan baru untuk akses menuju Pelabuhan Sintete sepanjang 4 kilometer. Ruas jalan tersebut 3,3 kiometer telah merupakan jalan Kabupaten dan lebar jalan telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai jalan nasional. Sedangkan 700 meter dalam proses pembebasan lahan dan telah ada anggaran dan kesepakatan dengan masyarakat. “Proses pembebasan diperkirakan akan selesai pada Agustus 2021,” jelas Sabib.

Perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Endang Sutiyani, menyampaikan, kalau untuk dijadikan jalan Nasional prosesnya cukup lama. Sedangkan jalan sudah lama rusak parah, sehingga perlu penanganan yang lebih cepat. “Diskresi menteri adalah alternatif solusi yang dapat diajukan oleh pemkab. Sambas,” lanjut Endang.

Baca Juga :  WTP Tapi Korupsi

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas, menambahkan, sudah melakukan perawatan dengan cara menimbun dan sudah tidak ada genangan lagi. Namun tidak dapat menjamin untuk bisa bertahan lama dan akan menjadi genangan lagi ketika musim hujan tiba. Untuk saat ini penimbunan dirasa cukup efektif, karena jika diaspal akan menjadi mubazir karena kapasitas kendaraan yang melalui sudah melebihi 10 Ton, sedangkan untuk standar jalan kabupaten adalah 8 Ton. “Perawatan dengan sirtu akan diupayakan setahun 2 sampai 3 kali,” ungkap Sabib.

Kepala Bidang PKN Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, Darnadi dalam kesimpulannya menyampaikan, untuk jalan akses baru yang akan diusulkan sepanjang 4 Km dimana 3,3 Km sudah merupakan jalan Kabupaten dan 700 meter saat ini sudah dalam proses pembebasan lahan dan diperkirakan Bulan Agustus sudah selesai. Untuk jalan akses eksisting saat ini sudah dilakukan pemeliharaan walaupun terbatas dan Pemerintah Kabupaten Sambas akan mengupayakan pemeliharaan 2 sampai 3 kali setahun sebelum Pemerintah Pusat memelihara jalan akses yang baru. (/*r)

PONTIANAK – Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, Darnadi, memimpin rapat pembahasan pengelolaan jalan akses menuju Pelabuhan Sintete. Rapat digelar virtual menggunakan aplikasi zoom, Kamis (8/4).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya Rabu (10/3). Darnadi menyampaikan bahwa ruas jalan menuju Pelabuhan Sintete merupakan jalan non status, dimana tidak tercatat sebagai jalan negara, jalan propinsi maupun jalan kabupaten. Hal tersebut menyebabkan operasional pelabuhan SIntete menjadi tidak optimal karena minimnya pemeliharaan.

Pelabuhan Sintete merupakan pelabuhan yang telah mendapat persetujuan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) BMN antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelindo II. Namun dengan kondisi jalan yang rusak maka pemanfaatan tersebut menjadi kurang optimal. “Perlu adanya upaya untuk perbaikan jalan tersebut, agar pemanfaatan BMN menjadi optimal dan masyarakat sekitar sebagai pengguna manfaat jalan tersebut dapat menggunakan dengan aman dan lancar tanpa gangguan,” ungkap Darnadi.

Perwakilan Setditjen Bina Marga, Hendri Apriyadi, mengungkapkan, karena statusnya bukan jalan Nasional, jalan akses menuju Pelabuhan Sintete tidak dapat ditangani Kementerian PUPR. “Untuk penanganan jalan di luar jalan nasional dapat dilakukan tetapi dengan diskresi menteri,” terang Hendri.

Baca Juga :  Sosialisasikan Anti Korupsi, Kanwil DJKN Kalbar Gandeng KPK

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas, Dr H Sabib St MT menjelaskan, saat ini ruas jalan menuju pelabuhan Sintete sepanjang sekira 2 kilometer yang dalam keadaan rusak tersebut, merupakan jalan non status dengan lebar ruang milik jalan 5 sampai 10 meter. Untuk menjadikan jalan tersebut sebagai jalan Nasional yang dapat dibiayai perbaikannya oleh Kementerian PUPR harus memiliki ruang milik jalan dengan lebar 25 meter.

Pemkab Sambas telah menyiapkan jalan baru untuk akses menuju Pelabuhan Sintete sepanjang 4 kilometer. Ruas jalan tersebut 3,3 kiometer telah merupakan jalan Kabupaten dan lebar jalan telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai jalan nasional. Sedangkan 700 meter dalam proses pembebasan lahan dan telah ada anggaran dan kesepakatan dengan masyarakat. “Proses pembebasan diperkirakan akan selesai pada Agustus 2021,” jelas Sabib.

Perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Endang Sutiyani, menyampaikan, kalau untuk dijadikan jalan Nasional prosesnya cukup lama. Sedangkan jalan sudah lama rusak parah, sehingga perlu penanganan yang lebih cepat. “Diskresi menteri adalah alternatif solusi yang dapat diajukan oleh pemkab. Sambas,” lanjut Endang.

Baca Juga :  Warga Dukung Perubahan Status Jalan Provinsi ke Nasional

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas, menambahkan, sudah melakukan perawatan dengan cara menimbun dan sudah tidak ada genangan lagi. Namun tidak dapat menjamin untuk bisa bertahan lama dan akan menjadi genangan lagi ketika musim hujan tiba. Untuk saat ini penimbunan dirasa cukup efektif, karena jika diaspal akan menjadi mubazir karena kapasitas kendaraan yang melalui sudah melebihi 10 Ton, sedangkan untuk standar jalan kabupaten adalah 8 Ton. “Perawatan dengan sirtu akan diupayakan setahun 2 sampai 3 kali,” ungkap Sabib.

Kepala Bidang PKN Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, Darnadi dalam kesimpulannya menyampaikan, untuk jalan akses baru yang akan diusulkan sepanjang 4 Km dimana 3,3 Km sudah merupakan jalan Kabupaten dan 700 meter saat ini sudah dalam proses pembebasan lahan dan diperkirakan Bulan Agustus sudah selesai. Untuk jalan akses eksisting saat ini sudah dilakukan pemeliharaan walaupun terbatas dan Pemerintah Kabupaten Sambas akan mengupayakan pemeliharaan 2 sampai 3 kali setahun sebelum Pemerintah Pusat memelihara jalan akses yang baru. (/*r)

Most Read

Artikel Terbaru

/