alexametrics
27 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Perusahaan Wajib Bayar THR Tepat Waktu

PONTIANAK – Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar, Suherman, mengingatkan perusahaan-perusahaan agar membayar tunjangan hari raya (THR) kepada buruh/pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama bagi perusahaan yang tidak menghadapi kesulitan finansial akibat pandemi Covid-19.

“Bagi perusahaan yang tidak terdampak covid, misalnya perusahaan di sektor sawit, wajib membayar THR minimal H-7 sebelum hari raya kepada para pekerja,” ungkapnya, Senin (26/4).

Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/S/HK.O4/IV/2021  Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam SE tersebut, disebutkan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat seminggu sebelum hari raya keagamaan.

“Apabila tidak membayar THR, maka pekerja bisa melapor ke posko THR. Jika melanggar, maka perusahaan dikenakan denda tiga persen per hari, sesuai dengan jumlah pekerja buruh mereka,” katanya.

Namun di sisi lain, lanjut  dia, berdasarkan surat edaran tersebut, perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dapat memperoleh keringanan. “Namun apabila masih terdampak, maka perusahaan dan pekerja bisa berunding dan menyepakati waktu pembayaran. Berdasarkan aturan, komitmen pembayaran oleh perusahaan bisa ditunda hingga Desember 2021, dan pembayarannya bisa dicicil,” tuturnya.

Baca Juga :  Posko Layanan THR

Menurutnya ada beberapa sektor yang hingga kini terdampak pandemi Covid-19, seperti sektor perdagangan, perhotelan, hingga transportasi. Terlebih dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di Kalbar, maka akan semakin menghambat aktivitas ekonomi. Karena itulah, adanya perusahaan yang belum mampu membayar THR tepat pada waktunya dapat dimaklumi.

Sejauh ini, tambah dia, belum ada laporan terkait adanya persoalan pembayaran THR antara perusahaan dan buruh. Dia menduga, laporan baru akan masuk pada awal bulan Mei mendatang, sebab semakin dekat dengan batas waktu kewajiban perusahaan membayar THR.

“THR adalah hak normatif dan diatur dalam undang-undang. Hingga kini kami terus melakukan  pemantauan di provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Kalbar terkait dengan implementasi pembayaran THR ini,” pungkas dia.

Baca Juga :  Masyarakat Silat Hulu Korban Banjir Terima Bantuan Beras

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar, Manto, mengatakan pihaknya saat ini telah membuka Posko THR untuk menerima dan memproses pengaduan, dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang datang untuk berkonsultasi ke posko tersebut.

“Ada dari perusahaan, mereka konsultasi saja. Dari karyawan biasanya dalam rentang waktu mulai H-7,” tuturnya, kemarin.

Manto menegaskan THR tahun 2021 ini harus dibayarkan perusahaan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran. Namun begitu, perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan, dapat melakukan dialog serikat buruh/pekerja.

“Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan, disarankan agar melakukan dialog antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan untuk membuat kesepakatan secara tertulis,” katanya. (sti)

PONTIANAK – Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar, Suherman, mengingatkan perusahaan-perusahaan agar membayar tunjangan hari raya (THR) kepada buruh/pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama bagi perusahaan yang tidak menghadapi kesulitan finansial akibat pandemi Covid-19.

“Bagi perusahaan yang tidak terdampak covid, misalnya perusahaan di sektor sawit, wajib membayar THR minimal H-7 sebelum hari raya kepada para pekerja,” ungkapnya, Senin (26/4).

Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/S/HK.O4/IV/2021  Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam SE tersebut, disebutkan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat seminggu sebelum hari raya keagamaan.

“Apabila tidak membayar THR, maka pekerja bisa melapor ke posko THR. Jika melanggar, maka perusahaan dikenakan denda tiga persen per hari, sesuai dengan jumlah pekerja buruh mereka,” katanya.

Namun di sisi lain, lanjut  dia, berdasarkan surat edaran tersebut, perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dapat memperoleh keringanan. “Namun apabila masih terdampak, maka perusahaan dan pekerja bisa berunding dan menyepakati waktu pembayaran. Berdasarkan aturan, komitmen pembayaran oleh perusahaan bisa ditunda hingga Desember 2021, dan pembayarannya bisa dicicil,” tuturnya.

Baca Juga :  OMK Stasi Sayut, Produksi Film Rohani Natal

Menurutnya ada beberapa sektor yang hingga kini terdampak pandemi Covid-19, seperti sektor perdagangan, perhotelan, hingga transportasi. Terlebih dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di Kalbar, maka akan semakin menghambat aktivitas ekonomi. Karena itulah, adanya perusahaan yang belum mampu membayar THR tepat pada waktunya dapat dimaklumi.

Sejauh ini, tambah dia, belum ada laporan terkait adanya persoalan pembayaran THR antara perusahaan dan buruh. Dia menduga, laporan baru akan masuk pada awal bulan Mei mendatang, sebab semakin dekat dengan batas waktu kewajiban perusahaan membayar THR.

“THR adalah hak normatif dan diatur dalam undang-undang. Hingga kini kami terus melakukan  pemantauan di provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Kalbar terkait dengan implementasi pembayaran THR ini,” pungkas dia.

Baca Juga :  Soal Pemberian THR, Perusahaan-Pekerja Bisa Berunding

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar, Manto, mengatakan pihaknya saat ini telah membuka Posko THR untuk menerima dan memproses pengaduan, dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang datang untuk berkonsultasi ke posko tersebut.

“Ada dari perusahaan, mereka konsultasi saja. Dari karyawan biasanya dalam rentang waktu mulai H-7,” tuturnya, kemarin.

Manto menegaskan THR tahun 2021 ini harus dibayarkan perusahaan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran. Namun begitu, perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan, dapat melakukan dialog serikat buruh/pekerja.

“Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan, disarankan agar melakukan dialog antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan untuk membuat kesepakatan secara tertulis,” katanya. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/