alexametrics
33.9 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Minta Pemerintah Akomodir Pesantren Saat New Normal Dilakukan

PONTIANAK-Anggota DPRD Kota Pontianak dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rino Pandriya meminta pemerintah melihat kelangsungan hidup pesantren apabila penerapan new normal dilakukan.

“Arah kebijakan pemerintah akan menerapkan kenormalan baru yaitu penerapan pola hidup baru untuk menyelematkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dimasa pandemi ini sampai ditemukannya vaksin penangkal covid,” ungkap Rino Pandriya, Kamis (28/5).

 

 

Apa yang dilakukan pemerintah tentunya juga mesti melihat seluruh pesantren yang ada saat ini. Dari datanya, total pesantren diseluruh Indonesia mencapai 28 ribu. Dengan jumlah 1,8 juta santri, 1,5 juta pengajar dan jutaan masyarakat yang menggantungkan perputaran ekonominya di lingkungan pesantren.

Namun ia tak menutupi bahwa kondisi sarana prasarana sebagian pesantren masih belum memenuhi standar kesehatan protokol covid-19 utamanya buat menjalankan new normal.

Baca Juga :  Ujaran Kebencian, Pengguna Medsos Dipolisikan

Maka dari itu, kondisi ini harus segera diantisipasi ditangani dan dicarikan solusi oleh pemerintah pusat sampai daerah. Apabila dibiarkan tanpa intervensi dan bantuan nyata dari pemerintah, pesantren dengan segala potensinya akan menjadi problem besar bagi bangsa ini.

Bantuan nyata itu lanjut dia, rapid test dan pemeriksaan swab massal mesti dilakukan dilingkup pesantren sebagai penanda kegiatan belajar mengajar di pesantren.

Lalu pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan minimal 14 hari bagi santri yang kembali ke pesantren mesti dilakukan. “Penyiapan standar pendidikan saat new normal juga harus disiapkan Kemendikbud dan Kemenag,” ujarnya.

Dari poin yang ia sebut, ke depan ia akan memperjuangkan nasib pesantren saat memasuki kehidupan baru. “Saya akan mendorong pemerintah untuk membantu pesantren menyiapkan diri menghadapi masa new normal sekaligus mengawal kebijakan dari pemerintah hendaknya juga berpihak pada pesantren,” tandasnya.(iza)

Baca Juga :  Basmi Covid 19 Dengan Nutrisi Alami Ciakpo

PONTIANAK-Anggota DPRD Kota Pontianak dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rino Pandriya meminta pemerintah melihat kelangsungan hidup pesantren apabila penerapan new normal dilakukan.

“Arah kebijakan pemerintah akan menerapkan kenormalan baru yaitu penerapan pola hidup baru untuk menyelematkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dimasa pandemi ini sampai ditemukannya vaksin penangkal covid,” ungkap Rino Pandriya, Kamis (28/5).

 

 

Apa yang dilakukan pemerintah tentunya juga mesti melihat seluruh pesantren yang ada saat ini. Dari datanya, total pesantren diseluruh Indonesia mencapai 28 ribu. Dengan jumlah 1,8 juta santri, 1,5 juta pengajar dan jutaan masyarakat yang menggantungkan perputaran ekonominya di lingkungan pesantren.

Namun ia tak menutupi bahwa kondisi sarana prasarana sebagian pesantren masih belum memenuhi standar kesehatan protokol covid-19 utamanya buat menjalankan new normal.

Baca Juga :  Pasukan Cadangan Militer Angkatan Pertama Akan Dilantik Presiden pada Oktober

Maka dari itu, kondisi ini harus segera diantisipasi ditangani dan dicarikan solusi oleh pemerintah pusat sampai daerah. Apabila dibiarkan tanpa intervensi dan bantuan nyata dari pemerintah, pesantren dengan segala potensinya akan menjadi problem besar bagi bangsa ini.

Bantuan nyata itu lanjut dia, rapid test dan pemeriksaan swab massal mesti dilakukan dilingkup pesantren sebagai penanda kegiatan belajar mengajar di pesantren.

Lalu pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan minimal 14 hari bagi santri yang kembali ke pesantren mesti dilakukan. “Penyiapan standar pendidikan saat new normal juga harus disiapkan Kemendikbud dan Kemenag,” ujarnya.

Dari poin yang ia sebut, ke depan ia akan memperjuangkan nasib pesantren saat memasuki kehidupan baru. “Saya akan mendorong pemerintah untuk membantu pesantren menyiapkan diri menghadapi masa new normal sekaligus mengawal kebijakan dari pemerintah hendaknya juga berpihak pada pesantren,” tandasnya.(iza)

Baca Juga :  Ibu Kota Berlakukan PSBB, Pemerintah Pusat Bantu Jakarta Rp 3,6 T

Most Read

Artikel Terbaru

/