alexametrics
34 C
Pontianak
Sunday, May 29, 2022

Wow, Rp250 Miliar Modal Untuk Perusda Aneka Usaha

PONTIANAK-Fraksi Partai Amanah Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat angkat bicara dan mengkritik keras rencana Pemerintah Provinsi Kalbar menambah modal usaha pada Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha sebesar Rp250 miliar. PAN lebih mendorong dilakukannya audit investigasi secara menyeluruh sebelum suntikan dana benar-benar dikucurkan. Tujuannya adalah supaya kejelasan modal selama ini yang disetor diketahui peruntukannya untuk apa saja.

“Wow, fantastis dana pajak rakyat diusulan lewat Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha klausul penambahan modal dasar menjadi sebesar Rp250 miliar,” kata Toni Kurniadi baru-baru ini.

Menurutnya Perusahaan Daerah Aneka Usaha dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ndomor 2 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. Disebutkan bahwa modal dasar Perusahaan Daerah Aneka Usaha seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- dari jumlah modal dasar ini telah disetor Rp. 49.912.130.204.

Fraksi PAN menilai setidaknya ada 3 prinsip kehati-hatian perlu disampaikan dalam hal ini. Kehati-hatian yang pertama mesti ada kejelasan terlebih dahulu terhadap modal dasar yang telah disetor. Makanya usulan audit investigatif oleh lembaga berwenang semacam BPK RI perlu dilakukan menyeluruh terhadap modal dasar tersebut. “Jangan sampai narasinya hilang tanpa bekas, karena tentu saja kita semua sependapat bahwa Rp. 49.912.130.204,- bukan angka yang kecil bukan,” ucapnya.

Kehati-hatian kedua aadalah jangan sampai tambahan modal dasar menjadi Rp. 250.000.000.000, diibaratkan seperti menabur garam di laut dan mengulang-ulang episode sama. Arti kata jalan ceritanya masih tetap sama hanya pemeran berbeda. “Alih-alih profit justru menjadi beban keuangan daerah yang berkepanjangan,” kata dia.

Baca Juga :  Pengusaha Harus Semangat dan Optimis, Ubah Gaya Marketing Konvensional ke Digital

Jikapun Raperda tersebut masih tetap dipaksakan untuk dibahas maka fraksi DPRD menyampaikan beberapa saran. Di antaranya meminta disaat pembahasan, Pemerintah Provinsi diharapkan melakukan ekspos atau memaparkan secara jelas keterkaitan Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selama ini sudah dilaksanakan.

“Kami tidak mau berdirinya Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ini menjadi beban APBD Provinsi Kalimantan Barat,” tukas dia.
Selanjutnya seandainya di dalam catatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang sebelumnya mengalami kerugian sehingga Pemerintah Provinsi tidak mendapat benefit apapun, sebaiknya perlu pengkajian secara menyeluruh dan mendalam tentang Perusda.

Terkecuali, Pemerintah Provinsi mempunyai inisiatif atau inovasi dalam penyegaran Perusda Aneka Usaha.

Contohnya bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi mempunyai inovasi bekerja atau menggandeng pihak swasta dalam berinovasi di Perusda Aneka Usaha. Artinya Perusda Aneka Usaha jangan terlalu berharap dengan modal usaha terhadap APBD, tetapi carilah investor sebanyak-banyaknya melalui pihak swasta.

Di sisi lain, Fraksi PAN juga meminta perekrutan direksi Perusahaaan Umum Daerah Aneka Usaha , Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hendaknya sangat berhati-hati. Jika perlu diadakan tim seleksi perekrutan direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha untuk menyeleksi secara terbuka dan transparan. Juga jangan sampai direksi yang telah bekerja tetapi tidak mempunyai inovasi di perusahaan tersebut direkrut kembali. “Kehati-hatian selanjutnya, sudah sedemikian mendesakkah Raperda tersebut untuk dibahas dan disahkan ditengah-tengah kondisi sekarang dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah bahkan pemerintah desa berjibaku menghadapi pandemi Covid-19 ini. dengan segala dampak sosial dan ekonomi di semua segmen, ditambah lagi bahwa Kalimantan Barat yang kita cintai ini faktanya masih teramat banyak memerlukan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar,” jelasnya.

Baca Juga :  Belum Ada Pendaftar, Lelang Jabatan Direksi Perusda Diperpanjang

Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajukan usulan Raperda tentang perubahan Perusda Aneka Usaha menjadi Perumda Aneka usaha mengikuti PP no.54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menilai bahwa Penyesuaian dari Perusda menjadi Perumda ini sudah sangat terlambat, dari tahun 2017 baru saat ini Rancangan Perda Perubahanya diajukan, ada keterlambatan hingga 4 tahun.

“Adapun dalam Raperda ini juga mengatur tentang modal dasar dari Perumda itu sendiri sebesar 250 milyar rupiah,” ujarnya saat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalbar dan Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal, Senin 24 Mei 2021 lalu. “Adapun dalam Raperda itu juga mengatur tentang modal dasar dari Perumda itu sendiri sebesar 250 milyar rupiah,” ujarnya.

Menurutnya Modal dasar senilai Rp 250 Miliar tersebut adalah sebagai payung hukum bagi Perumda ke depannya untuk melakukan ekspansi usaha, dengan ketentuan harus terlebih dahulu mengajukan Rencana Bisnis tahunan yang selanjutnya dituangkan dalam Raperda Penyertaan Modal. “Jadi angka 250 Miliar bukan berarti serta merta menjadi penyertaan modal,” ucap dia.(den)

PONTIANAK-Fraksi Partai Amanah Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat angkat bicara dan mengkritik keras rencana Pemerintah Provinsi Kalbar menambah modal usaha pada Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha sebesar Rp250 miliar. PAN lebih mendorong dilakukannya audit investigasi secara menyeluruh sebelum suntikan dana benar-benar dikucurkan. Tujuannya adalah supaya kejelasan modal selama ini yang disetor diketahui peruntukannya untuk apa saja.

“Wow, fantastis dana pajak rakyat diusulan lewat Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha klausul penambahan modal dasar menjadi sebesar Rp250 miliar,” kata Toni Kurniadi baru-baru ini.

Menurutnya Perusahaan Daerah Aneka Usaha dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ndomor 2 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. Disebutkan bahwa modal dasar Perusahaan Daerah Aneka Usaha seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- dari jumlah modal dasar ini telah disetor Rp. 49.912.130.204.

Fraksi PAN menilai setidaknya ada 3 prinsip kehati-hatian perlu disampaikan dalam hal ini. Kehati-hatian yang pertama mesti ada kejelasan terlebih dahulu terhadap modal dasar yang telah disetor. Makanya usulan audit investigatif oleh lembaga berwenang semacam BPK RI perlu dilakukan menyeluruh terhadap modal dasar tersebut. “Jangan sampai narasinya hilang tanpa bekas, karena tentu saja kita semua sependapat bahwa Rp. 49.912.130.204,- bukan angka yang kecil bukan,” ucapnya.

Kehati-hatian kedua aadalah jangan sampai tambahan modal dasar menjadi Rp. 250.000.000.000, diibaratkan seperti menabur garam di laut dan mengulang-ulang episode sama. Arti kata jalan ceritanya masih tetap sama hanya pemeran berbeda. “Alih-alih profit justru menjadi beban keuangan daerah yang berkepanjangan,” kata dia.

Baca Juga :  Sebelas Proyek Digeser Tahun Depan, Midji: Kita Rugi, Harga Satuan Barang Naik

Jikapun Raperda tersebut masih tetap dipaksakan untuk dibahas maka fraksi DPRD menyampaikan beberapa saran. Di antaranya meminta disaat pembahasan, Pemerintah Provinsi diharapkan melakukan ekspos atau memaparkan secara jelas keterkaitan Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selama ini sudah dilaksanakan.

“Kami tidak mau berdirinya Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ini menjadi beban APBD Provinsi Kalimantan Barat,” tukas dia.
Selanjutnya seandainya di dalam catatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang sebelumnya mengalami kerugian sehingga Pemerintah Provinsi tidak mendapat benefit apapun, sebaiknya perlu pengkajian secara menyeluruh dan mendalam tentang Perusda.

Terkecuali, Pemerintah Provinsi mempunyai inisiatif atau inovasi dalam penyegaran Perusda Aneka Usaha.

Contohnya bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi mempunyai inovasi bekerja atau menggandeng pihak swasta dalam berinovasi di Perusda Aneka Usaha. Artinya Perusda Aneka Usaha jangan terlalu berharap dengan modal usaha terhadap APBD, tetapi carilah investor sebanyak-banyaknya melalui pihak swasta.

Di sisi lain, Fraksi PAN juga meminta perekrutan direksi Perusahaaan Umum Daerah Aneka Usaha , Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hendaknya sangat berhati-hati. Jika perlu diadakan tim seleksi perekrutan direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha untuk menyeleksi secara terbuka dan transparan. Juga jangan sampai direksi yang telah bekerja tetapi tidak mempunyai inovasi di perusahaan tersebut direkrut kembali. “Kehati-hatian selanjutnya, sudah sedemikian mendesakkah Raperda tersebut untuk dibahas dan disahkan ditengah-tengah kondisi sekarang dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah bahkan pemerintah desa berjibaku menghadapi pandemi Covid-19 ini. dengan segala dampak sosial dan ekonomi di semua segmen, ditambah lagi bahwa Kalimantan Barat yang kita cintai ini faktanya masih teramat banyak memerlukan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar,” jelasnya.

Baca Juga :  Kementerian PUPR Kalbar Bagikan 755 Paket Sembako

Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajukan usulan Raperda tentang perubahan Perusda Aneka Usaha menjadi Perumda Aneka usaha mengikuti PP no.54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menilai bahwa Penyesuaian dari Perusda menjadi Perumda ini sudah sangat terlambat, dari tahun 2017 baru saat ini Rancangan Perda Perubahanya diajukan, ada keterlambatan hingga 4 tahun.

“Adapun dalam Raperda ini juga mengatur tentang modal dasar dari Perumda itu sendiri sebesar 250 milyar rupiah,” ujarnya saat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalbar dan Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal, Senin 24 Mei 2021 lalu. “Adapun dalam Raperda itu juga mengatur tentang modal dasar dari Perumda itu sendiri sebesar 250 milyar rupiah,” ujarnya.

Menurutnya Modal dasar senilai Rp 250 Miliar tersebut adalah sebagai payung hukum bagi Perumda ke depannya untuk melakukan ekspansi usaha, dengan ketentuan harus terlebih dahulu mengajukan Rencana Bisnis tahunan yang selanjutnya dituangkan dalam Raperda Penyertaan Modal. “Jadi angka 250 Miliar bukan berarti serta merta menjadi penyertaan modal,” ucap dia.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/