alexametrics
31 C
Pontianak
Thursday, June 30, 2022

Awasi Penggunaan Anggaran Covid-19

PONTIANAK – Dalam upaya penanggulangan Covid-19, negara telah mengucurkan banyak anggaran. Namun, tidak menutup kemungkinan anggaran tersebut diselewengkan atau disalahgunakan. Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi, Rabu (23/6).

Masyhudi mengatakan, anggaran negara yang difokuskan untuk penanggulanan Covid-19  sangat lah luar biasa. Bahkan dana desa, yang sebelumnya hanya untuk pembangunan, bisa digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

Untuk itulah, pihaknya telah memerintahkan jajarannya melakukan pengawasan agar dana untuk penanggulangan Covid-19 tersebut itu digunakan sesuai peruntukkannya.

Dirinya memastikan, kejaksaan akan menindak tegas pihak-pihak yang berani melakukan penyelewenangan anggaran. Apalagi, intruksi tersebut telah ditegaskan Jaksa Agung. “Jika ada yang melakukan penyimpangan anggaran Covid-19, hukum yang setinggi-tigginya maksimal kalau perlu,” tegasnya.

Baca Juga :  RSUD Sudarso Siapkan Ruang Isolasi Khusus

Kendati demikian, dirinya mengimbau dan mendorong agar satuan kerja tak ragu dalam penggunaan anggaran, selama peruntukkanya benar. Ia juga meminta Kejaksaan melakukan pendampingan.

Sebab, dalam rapat kerja beberapa waktu lalu, banyak satuan kerja yang ragu-ragu dalam penggunaan anggaran. “Oleh karena itu. Satuan kerja saya minta jangan ragu menggunakan anggaran untuk Covid-19.  Tapi dengan catatan benar-benar untuk Covid-19,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memproses hukum kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial (Bansos) pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan senilai Rp177 juta yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang berada di kawasan Pelabuhan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya.

Baca Juga :  Perketat Penjagaan Tempat Ibadah

Dia menjelaskan, terungkapnya kasus dugaan penyelewengan bansos berawal dari penyelidikan kejaksaan di beberapa instansi pemerintah, dan diduga penyaluran bantuan sosial tidak diserahkan 100 persen kepada masyarakat terdampak Covid-19, namun hanya beberapa persen saja untuk laporan kegiatan seremonial.

Dalam kasus itu, penyidik Kejati Kalbar telah memeriksa enam saksi, termasuk dua terduga pelaku berinisial D dan B yang merupakan Kepala Satuan Kerja, dan Pejabat Pembuat Komitmen. (arf)

PONTIANAK – Dalam upaya penanggulangan Covid-19, negara telah mengucurkan banyak anggaran. Namun, tidak menutup kemungkinan anggaran tersebut diselewengkan atau disalahgunakan. Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi, Rabu (23/6).

Masyhudi mengatakan, anggaran negara yang difokuskan untuk penanggulanan Covid-19  sangat lah luar biasa. Bahkan dana desa, yang sebelumnya hanya untuk pembangunan, bisa digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

Untuk itulah, pihaknya telah memerintahkan jajarannya melakukan pengawasan agar dana untuk penanggulangan Covid-19 tersebut itu digunakan sesuai peruntukkannya.

Dirinya memastikan, kejaksaan akan menindak tegas pihak-pihak yang berani melakukan penyelewenangan anggaran. Apalagi, intruksi tersebut telah ditegaskan Jaksa Agung. “Jika ada yang melakukan penyimpangan anggaran Covid-19, hukum yang setinggi-tigginya maksimal kalau perlu,” tegasnya.

Baca Juga :  Baznas Kalbar Diminta Optimalkan ZIS

Kendati demikian, dirinya mengimbau dan mendorong agar satuan kerja tak ragu dalam penggunaan anggaran, selama peruntukkanya benar. Ia juga meminta Kejaksaan melakukan pendampingan.

Sebab, dalam rapat kerja beberapa waktu lalu, banyak satuan kerja yang ragu-ragu dalam penggunaan anggaran. “Oleh karena itu. Satuan kerja saya minta jangan ragu menggunakan anggaran untuk Covid-19.  Tapi dengan catatan benar-benar untuk Covid-19,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memproses hukum kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial (Bansos) pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan senilai Rp177 juta yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang berada di kawasan Pelabuhan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya.

Baca Juga :  Genjot Serapan Anggaran Covid-19

Dia menjelaskan, terungkapnya kasus dugaan penyelewengan bansos berawal dari penyelidikan kejaksaan di beberapa instansi pemerintah, dan diduga penyaluran bantuan sosial tidak diserahkan 100 persen kepada masyarakat terdampak Covid-19, namun hanya beberapa persen saja untuk laporan kegiatan seremonial.

Dalam kasus itu, penyidik Kejati Kalbar telah memeriksa enam saksi, termasuk dua terduga pelaku berinisial D dan B yang merupakan Kepala Satuan Kerja, dan Pejabat Pembuat Komitmen. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/