alexametrics
27.8 C
Pontianak
Tuesday, July 5, 2022

DPRD Kalbar; Yang Datang Bukan Pengambil Keputusan

PONTIANAK-Polemik tuntutan pengembalian lahan milik masyarakat dari Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B sampai menyerbu Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, akan ditindaklanjuti. Dalam waktu dekat pembuat keputusan bukan “kroco”dari PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) atau Wilmar, harus segera hadir.

“Beberapa waktu sebelumnya kami sudah lakukan pemanggilan. Sayangnya yang hadir, tidak mempunyai kapasitas mengambil keputusan. Akhirnya bentuk penyelesaian tidak pernah tuntas,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/6).

Menurut dia karena hasil rapat tersebut, jelas saja masyarakat yang merasa sebagai pemilik lahan tidak puas dengan hasilnya. Sehingga perwakilan dari 5 desa di Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B secara beramai-ramai mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalbar, dengan tuntutan PT BPK mengembalikan lahan yang telah mereka gunakan selama 25 tahun.

Rincian lahan yang dituntut masyarakat dan dipakai untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT BPK meliputi Desa Mega Timur, Desa Malaya di Kecamatan Sungai Ambawang. Desa Sungai Enau, Kuala Mandor dan Kubu Padi di Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalbar.

Baca Juga :  Liburan Nataru, Harapan Satgas Covid-19 ke Pelaku Usaha.

Terkait seandainya pengambil kebijakan di PT. BPK Kubu Raya tidak hadir atau mengindahkan panggilan DPRD Provinsi Kalbar beberapa hari mendatang, politisi Gerindra Kalbar menyebutkan bisa saja dilakukan dengan upaya paksa. “Kami (DPRD Kalbar) bisa meminta bantuan pihak kepolisian guna menghadirkan pengambil kebijakan utama,” ujar dia.

Anggota DPRD Kalbar dari dapil Sambas ini berharap untuk rapat koordinasi, undangan atau panggilan ke depan dapat dipenuhi pembuat keputusan di PT, BPK Kubu Raya. “Intinya kebijakan ini bukan untuk menekan mereka (PT.BPK), akan tetapi mencari solusi terbaik berdasarkan hukum berlaku. Kami juga maunya bisnis perkebunan kelapa sawitr mengikuti aturan sesusai undang-undang di Indonesia,” tukas dia.

Dia menambahkan bahwa persoalan masyarakat sebagai pemilik lahan dengan perusahaan perkebunan sawit tidak boleh juga mengesampingkan hukum berlaku. Artinya koridor hukum berlaku untuk investasi perkebunan wajib dipatuhi. Seandainya secara hukum perusahaan benar dalam menginvetasikan dananya, tentu pemerintah akan mendukung perusahaan dan wajib dilindungi. “Namun suara warga yang protes juga harus didengarkan. Intinya kesalahannya berada di mana,” tukasnya.

Baca Juga :  Wilmar Group Kalbar Serahkan Bantuan Beras dan Minyak Goreng

Suriansyah, menyampaikan bahwa perusahaan yang berinvestasi di Indonesia dan Kalbar memang harus mendapat kepastian berusaha dan berinvestasi. Hanya saja hak-hak pemilik lahan atau masyarakat tetap juga harus diperhatikan. Seperti PT. BPK atau Wilmar Kubu Raya terkait kepemilikan lahan masyarakat.

Dalam waktu dekat, selain akan mengundang atau memanggil pengambil keputusan di PT.BPK, DPRD Provinsi Kalbar melalui Komisi I dan Komisi II segera melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait, misalnya saja Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“BPN dan pihak terkait lainnya juga harus dipanggil agar bisa memberikan penjelasan utuh terkait Hak Guna Usaha (HGU) PT BPK. Apakah berlaku 25 atau 30 tahun dan kenapa prosedurnya dilakukan pencoretan. Ini harus dijelaskan secara benar agar masyarakat memperoleh kepastian haknya seperti apa,” ucapnya.

Sebelumnya, warga dari Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (28/6). Puluhan warga melontarkan protesnya karena perjanjian selama 25 tahun, tiba-tiba menjadi 30 tahun tanpa sepegetahuan warga pemilik lahan. (den)

PONTIANAK-Polemik tuntutan pengembalian lahan milik masyarakat dari Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B sampai menyerbu Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, akan ditindaklanjuti. Dalam waktu dekat pembuat keputusan bukan “kroco”dari PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) atau Wilmar, harus segera hadir.

“Beberapa waktu sebelumnya kami sudah lakukan pemanggilan. Sayangnya yang hadir, tidak mempunyai kapasitas mengambil keputusan. Akhirnya bentuk penyelesaian tidak pernah tuntas,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/6).

Menurut dia karena hasil rapat tersebut, jelas saja masyarakat yang merasa sebagai pemilik lahan tidak puas dengan hasilnya. Sehingga perwakilan dari 5 desa di Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B secara beramai-ramai mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalbar, dengan tuntutan PT BPK mengembalikan lahan yang telah mereka gunakan selama 25 tahun.

Rincian lahan yang dituntut masyarakat dan dipakai untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT BPK meliputi Desa Mega Timur, Desa Malaya di Kecamatan Sungai Ambawang. Desa Sungai Enau, Kuala Mandor dan Kubu Padi di Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalbar.

Baca Juga :  Wilmar Salurkan 6.000 Bungkus Minyak Goreng untuk Pasar Murah di Batulayang

Terkait seandainya pengambil kebijakan di PT. BPK Kubu Raya tidak hadir atau mengindahkan panggilan DPRD Provinsi Kalbar beberapa hari mendatang, politisi Gerindra Kalbar menyebutkan bisa saja dilakukan dengan upaya paksa. “Kami (DPRD Kalbar) bisa meminta bantuan pihak kepolisian guna menghadirkan pengambil kebijakan utama,” ujar dia.

Anggota DPRD Kalbar dari dapil Sambas ini berharap untuk rapat koordinasi, undangan atau panggilan ke depan dapat dipenuhi pembuat keputusan di PT, BPK Kubu Raya. “Intinya kebijakan ini bukan untuk menekan mereka (PT.BPK), akan tetapi mencari solusi terbaik berdasarkan hukum berlaku. Kami juga maunya bisnis perkebunan kelapa sawitr mengikuti aturan sesusai undang-undang di Indonesia,” tukas dia.

Dia menambahkan bahwa persoalan masyarakat sebagai pemilik lahan dengan perusahaan perkebunan sawit tidak boleh juga mengesampingkan hukum berlaku. Artinya koridor hukum berlaku untuk investasi perkebunan wajib dipatuhi. Seandainya secara hukum perusahaan benar dalam menginvetasikan dananya, tentu pemerintah akan mendukung perusahaan dan wajib dilindungi. “Namun suara warga yang protes juga harus didengarkan. Intinya kesalahannya berada di mana,” tukasnya.

Baca Juga :  Saling Klaim Sebagai Korban

Suriansyah, menyampaikan bahwa perusahaan yang berinvestasi di Indonesia dan Kalbar memang harus mendapat kepastian berusaha dan berinvestasi. Hanya saja hak-hak pemilik lahan atau masyarakat tetap juga harus diperhatikan. Seperti PT. BPK atau Wilmar Kubu Raya terkait kepemilikan lahan masyarakat.

Dalam waktu dekat, selain akan mengundang atau memanggil pengambil keputusan di PT.BPK, DPRD Provinsi Kalbar melalui Komisi I dan Komisi II segera melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait, misalnya saja Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“BPN dan pihak terkait lainnya juga harus dipanggil agar bisa memberikan penjelasan utuh terkait Hak Guna Usaha (HGU) PT BPK. Apakah berlaku 25 atau 30 tahun dan kenapa prosedurnya dilakukan pencoretan. Ini harus dijelaskan secara benar agar masyarakat memperoleh kepastian haknya seperti apa,” ucapnya.

Sebelumnya, warga dari Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (28/6). Puluhan warga melontarkan protesnya karena perjanjian selama 25 tahun, tiba-tiba menjadi 30 tahun tanpa sepegetahuan warga pemilik lahan. (den)

Most Read

Artikel Terbaru

/