alexametrics
30 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Tuntut Perusahaan Kembalikan Lahan

PONTIANAK-Masyarakat dari Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya mendatangi mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (28/6) siang. Kedatangan warga menuntut lahan yang dipakai perusahaan perkebunan sawit PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) atau Wilmar untuk mengembalikan tanah mereka seperti semula. Itu karena kesepakatan dengan pemilik lahan, hanya dipakai selama 25 tahun sesuai dengan izin Hak Guna Usaha (HGU).

Namun anehnya sampai 25 tahun pada 2021, ternyata muncul kesepakatan baru tidak diketahui datangnya dari mana. Penggunaan lahan diperpanjang lagi hingga lima (5) tahun menjadi 30 tahun. Dampaknya warga protes dan keberatan dengan perpanjangan HGU di atas lahan mereka. “Selain tidak sesuai kesepakatan awal, kami juga membutuhkan lahan untuk bercocok tanam tanaman lain,” kata salah satu pendemo di lapangan.

Abdul Aziz, Ketua Kelompok Petani Usaha Bersama, menyebutkan bahwa warga menolak perpanjangan perjanjian yang dibuat-buat perusahaan secara sepihak, tanpa sepengetahuan petani. “Perjanjian awal dengan Wilmar hanya 25 tahun. Saksi banyak. Tapi sampai 25 tahun ini, belum juga dikembalikan,” katanya kepada wartawan.

Baca Juga :  Dewan Siap Panggil PT BPK

Menurutnya mengacu kepada perjanjian sebelumnya, maka masa pakai tanah harusnya sudah habis. Sesuai aturan, perusahaan wajib mengembalikan kepemilikan lahan kepada masyarakat. Sayangnya tidak dilakukan manajemen BPK atau Wilmar. “Wilmar malah tiba-tiba saja mengeluarkan perjanjian baru. Perjanjian itu, sebelumnya 25 tahun dicoret. Lalau diperpanjang menjadi 30 tahun. Janji 25 tahun itu di coret, diganti 30 tahun. Tapi masih nampak. Makanya kami tidak terima kalau 30 tahun,” ucap Aziz.

Dia menambahkan hampir seribu Kepala Keluarga yang menjadi korban kasus perampasan tanah diduga dilakukan Wilmar. Surat Keterangan Tanah (SKT) masyarakat kini disita. Wilmar selanjutnya menerbitkan sertifikat di tanah warga. Untuk itulah, Warga khususnya dari Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B dan sebagian Kecamatan Ambawang datang ke DPRD Kalbar.

Dia meminta wakil rakyat dapat mengawal dan memperjuangkan hak-hak tanah masyarakat. Warga yang tanahnya digarap perusahaan sawit hanya meminta memperoleh kembali atas lahannya. “Intinya sudahlah perusahaan sawit mengambil hak tanah warga dari dulu. Sudah 25 tahun kami menunggu,” ungkapnya.

Baca Juga :  70 Persen Migor untuk Kalbar, Wilmar Produksi 500 Ton Perhari

Pantauan Pontianak Post awalnya puluhan warga yang datang memang mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad Assegaf dan Suriansyah, bersama anggota Zulkarnaen Siregar dan Suib menerimanya.
Syarif Amin Muhammad menyebutkan bahwa apa yang disampaikan masyarakat akan segera ditindaklanjuti, dan diagendakan kembali dengan hanya beberapa perwakilan masyarakat dan perusahaan.

“Intinya kedatangan masyarakat beramai-ramai tidak perlu lagi, karena situasi sedang pandemi Covid-19. Cukup perwakilan saja membahas ini. Juga jangan sampai ada tindakan anarkis,” ucapnya.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat lainnya. “Kalau sampai anarkis, nanti tujuannya tidak akan tercapai. Kami pastikan akan fasilitasi untuk menyelesaikan masalah ini, lita agendakan nanti,” ucapnya.(den)

PONTIANAK-Masyarakat dari Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya mendatangi mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (28/6) siang. Kedatangan warga menuntut lahan yang dipakai perusahaan perkebunan sawit PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) atau Wilmar untuk mengembalikan tanah mereka seperti semula. Itu karena kesepakatan dengan pemilik lahan, hanya dipakai selama 25 tahun sesuai dengan izin Hak Guna Usaha (HGU).

Namun anehnya sampai 25 tahun pada 2021, ternyata muncul kesepakatan baru tidak diketahui datangnya dari mana. Penggunaan lahan diperpanjang lagi hingga lima (5) tahun menjadi 30 tahun. Dampaknya warga protes dan keberatan dengan perpanjangan HGU di atas lahan mereka. “Selain tidak sesuai kesepakatan awal, kami juga membutuhkan lahan untuk bercocok tanam tanaman lain,” kata salah satu pendemo di lapangan.

Abdul Aziz, Ketua Kelompok Petani Usaha Bersama, menyebutkan bahwa warga menolak perpanjangan perjanjian yang dibuat-buat perusahaan secara sepihak, tanpa sepengetahuan petani. “Perjanjian awal dengan Wilmar hanya 25 tahun. Saksi banyak. Tapi sampai 25 tahun ini, belum juga dikembalikan,” katanya kepada wartawan.

Baca Juga :  Wilmar Salurkan 6.000 Bungkus Minyak Goreng untuk Pasar Murah di Batulayang

Menurutnya mengacu kepada perjanjian sebelumnya, maka masa pakai tanah harusnya sudah habis. Sesuai aturan, perusahaan wajib mengembalikan kepemilikan lahan kepada masyarakat. Sayangnya tidak dilakukan manajemen BPK atau Wilmar. “Wilmar malah tiba-tiba saja mengeluarkan perjanjian baru. Perjanjian itu, sebelumnya 25 tahun dicoret. Lalau diperpanjang menjadi 30 tahun. Janji 25 tahun itu di coret, diganti 30 tahun. Tapi masih nampak. Makanya kami tidak terima kalau 30 tahun,” ucap Aziz.

Dia menambahkan hampir seribu Kepala Keluarga yang menjadi korban kasus perampasan tanah diduga dilakukan Wilmar. Surat Keterangan Tanah (SKT) masyarakat kini disita. Wilmar selanjutnya menerbitkan sertifikat di tanah warga. Untuk itulah, Warga khususnya dari Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B dan sebagian Kecamatan Ambawang datang ke DPRD Kalbar.

Dia meminta wakil rakyat dapat mengawal dan memperjuangkan hak-hak tanah masyarakat. Warga yang tanahnya digarap perusahaan sawit hanya meminta memperoleh kembali atas lahannya. “Intinya sudahlah perusahaan sawit mengambil hak tanah warga dari dulu. Sudah 25 tahun kami menunggu,” ungkapnya.

Baca Juga :  Awas Gejala Pneumonia Pada Lansia, Dokter Ungkap 3 Cara Mencegahnya

Pantauan Pontianak Post awalnya puluhan warga yang datang memang mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad Assegaf dan Suriansyah, bersama anggota Zulkarnaen Siregar dan Suib menerimanya.
Syarif Amin Muhammad menyebutkan bahwa apa yang disampaikan masyarakat akan segera ditindaklanjuti, dan diagendakan kembali dengan hanya beberapa perwakilan masyarakat dan perusahaan.

“Intinya kedatangan masyarakat beramai-ramai tidak perlu lagi, karena situasi sedang pandemi Covid-19. Cukup perwakilan saja membahas ini. Juga jangan sampai ada tindakan anarkis,” ucapnya.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat lainnya. “Kalau sampai anarkis, nanti tujuannya tidak akan tercapai. Kami pastikan akan fasilitasi untuk menyelesaikan masalah ini, lita agendakan nanti,” ucapnya.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/