alexametrics
22.8 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Panas, Petani-Perusahaan Dipertemukan.

Dewan Sebut Pembagian Plasma Serampangan

PONTIANAK–Pertemuan yang digagas Komisi II DPRD, Pemprov Kalimantan Barat bersama Pemkab Mempawah terkait ketimpangan pembagian plasma PT.Peniti Sungai Purun (PSP) HPI Agro Kalimantan Barat berlangsung panas, alot dan tegang. Perwakilan petani plasma dan perusahaan saling adu argumen di ruang Meranti gedung DPRD Kalbar, Selasa(28/6).

Petani plasma meminta lakukan revisi hasil plasma yang Rp50 ribu lebih per hektar per bulan. Sementara perusahaan bersikukuh sudah benar dan berusaha memaparkan internal perusahaan termasuk beban biaya produksi membengkak.

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat, Affandie menyebutkan bahwa pembagian plasma yang dilakukan PT. Peniti Sungai Purun (PSP) ke petani plasma di Mempawah sangat tidak logis dan tidak masuk akal di tengah mahalnya kebutuhan pokok masyarakat. Itu karena, petani plasma hanya dibayar Rp50 ribu per hektare per bulan. Sementara perusahaan memperoleh untung besar di tengah naiknya harga tandan buah segar.

Idealnya pada era sekarang, pembagian plasma petani paling rendah nilainya dibayar Rp300 ribu. Sebab, di beberapa tempat atau perusahaan sebelah, ada yang sudah membayar Rp500 sampai Rp700 ribu.

“Jadi pembagiannya (Rp50 per hektare) sangat tidak logis dan tak masuk akal saja,” kata Affandie.

Politisi Demokrat Kalbar ini mengatakan, PT. PSP memiliki kesepakatan bagi hasil inti plasma yakni 70:30. Porsi 70 persen bersih diterima perusahaan. Sementara, 30 persen untuk petani.

Baca Juga :  Cerita UMKM Kalbar Akselerasi Usaha Lewat Digitalisasi

Ironisnya, 30 persen yang untuk petani dipangkas lagi biaya operasional 55 persen. Akhirnya tinggal 45 persen yang diterima petani dari plasma 30 persen tersebut.

“Tinggal 45 persen. Jadi petani hanya menerima Rp50 ribu lebih untuk satu hektar lahan per bulan. Duet segitu, bisa apa petani,”ujarnya.

Terhadap pemotongan 55 persen, PT. PSP juga tidak jujur dan merincikan lebih dalam. Perusahan belum menjelaskan lebih dalam kepada pemerintah sebagai pembinanya.

Untuk itulah, kehadiran petani plasma PT Peniti Sungai Purun (PSP) Mempawah ke DPRD Kalbar memang memperjuangkanhak-haknya. ” Jangan hanya perusahaan saja yang untung. Kasihan petani,” ucap dia.

Dia menyebutkan, jika mengacu kepada undang-undang perkebunan tentang inti-plasma, bahwa plasma petani yang dibagikan PT. PSP sudah tidak sesuai aturan.

Namun perusahaan membolehkannya karena bertujuan mendapatkan laba sebesar-besarnya. “Dibuatlah berbagai alasan bahwa plasma 30 persen dipotong sampai 55 persen, untuk ini dan itu. Petaninya saja selama 12 tahun untuk apa saja potongannya justru tidak tahu,” ujarnya.

Komisi II mendesak PT PSP mengubah MOU perjanjian supaya pendapatan masyarakat meningkat. Idealnya di tengah mahalnya biaya hidup sekarang, hasil plasma paling kecil Rp300 ribu. Di tempat lain ada sudah ada yang Rp500-700 ribu dengan sistem yang sama juga.

Baca Juga :  Gerakan Sedekah Sampah, Inisiasi Serumpun Bagi Kota Bebas Dari Sampah Plastik

Sementara Paulus, perwakilan atau humas PT.Peniti Sungai Purun (PSP) HPI Agro Kalimantan Barat dimintai pendapatnya oleh Pontianak Post engan berkomentar dan lebih memilih tutup mulut, meskipun suara petani plasma riuh rendah di ruangan pertemuan DPRD Kalimantan Barat.

Terpisah, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Muhammad Munsif menyebutkan kalau ada petani sampai melakukan demo, diartikan ada sinyal yang disuarakan petani. Poin masalahnya plasma dibagikan tidak sesuai harapan. “Ini menjadi bahan evaluasi pemerintah sebagai pembina dan pengawas,” ucapnya.

Pemprov Kalbar sendiri diartikan sebagai perwakilan pemerintah pusat. Aspirasi petani plasma sudah diterima dan disampaikan langsung. Para pihak juga sudah dipertemukan pada hari ini (kemarin).

“Kami (Disbuntanak) sebagai pembina tentu akan mendorong apa yang selama ini kenjadi keluhan petani plasma, termasuk penyelesaiannya seperti apa. Harus dibuka kembali dong kesepakatannya seperti apa ?” ujarnya setengah bertanya.

Menurutnya apakah dalam kesepakatan dan dokumen perjanjiaan, ada pasal-pasal peninjaun kembali soal hasil plasma petani. Rang diskusi harus dibuka, jika ingin mencari win-win solusi.

“Kami tidak dalam kondisi berpihak kemana-mana. Kami mencari titik temu dan jalan keluar. Harapan kami tentunya terjadi kesepakatan saling menguntungkan. Itu yang kami dorong dalam mencari titik temu atau solusi,” pungkas dia.(den)

Dewan Sebut Pembagian Plasma Serampangan

PONTIANAK–Pertemuan yang digagas Komisi II DPRD, Pemprov Kalimantan Barat bersama Pemkab Mempawah terkait ketimpangan pembagian plasma PT.Peniti Sungai Purun (PSP) HPI Agro Kalimantan Barat berlangsung panas, alot dan tegang. Perwakilan petani plasma dan perusahaan saling adu argumen di ruang Meranti gedung DPRD Kalbar, Selasa(28/6).

Petani plasma meminta lakukan revisi hasil plasma yang Rp50 ribu lebih per hektar per bulan. Sementara perusahaan bersikukuh sudah benar dan berusaha memaparkan internal perusahaan termasuk beban biaya produksi membengkak.

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat, Affandie menyebutkan bahwa pembagian plasma yang dilakukan PT. Peniti Sungai Purun (PSP) ke petani plasma di Mempawah sangat tidak logis dan tidak masuk akal di tengah mahalnya kebutuhan pokok masyarakat. Itu karena, petani plasma hanya dibayar Rp50 ribu per hektare per bulan. Sementara perusahaan memperoleh untung besar di tengah naiknya harga tandan buah segar.

Idealnya pada era sekarang, pembagian plasma petani paling rendah nilainya dibayar Rp300 ribu. Sebab, di beberapa tempat atau perusahaan sebelah, ada yang sudah membayar Rp500 sampai Rp700 ribu.

“Jadi pembagiannya (Rp50 per hektare) sangat tidak logis dan tak masuk akal saja,” kata Affandie.

Politisi Demokrat Kalbar ini mengatakan, PT. PSP memiliki kesepakatan bagi hasil inti plasma yakni 70:30. Porsi 70 persen bersih diterima perusahaan. Sementara, 30 persen untuk petani.

Baca Juga :  Kadisdikbud Syahdan Lazis Tutup Usia

Ironisnya, 30 persen yang untuk petani dipangkas lagi biaya operasional 55 persen. Akhirnya tinggal 45 persen yang diterima petani dari plasma 30 persen tersebut.

“Tinggal 45 persen. Jadi petani hanya menerima Rp50 ribu lebih untuk satu hektar lahan per bulan. Duet segitu, bisa apa petani,”ujarnya.

Terhadap pemotongan 55 persen, PT. PSP juga tidak jujur dan merincikan lebih dalam. Perusahan belum menjelaskan lebih dalam kepada pemerintah sebagai pembinanya.

Untuk itulah, kehadiran petani plasma PT Peniti Sungai Purun (PSP) Mempawah ke DPRD Kalbar memang memperjuangkanhak-haknya. ” Jangan hanya perusahaan saja yang untung. Kasihan petani,” ucap dia.

Dia menyebutkan, jika mengacu kepada undang-undang perkebunan tentang inti-plasma, bahwa plasma petani yang dibagikan PT. PSP sudah tidak sesuai aturan.

Namun perusahaan membolehkannya karena bertujuan mendapatkan laba sebesar-besarnya. “Dibuatlah berbagai alasan bahwa plasma 30 persen dipotong sampai 55 persen, untuk ini dan itu. Petaninya saja selama 12 tahun untuk apa saja potongannya justru tidak tahu,” ujarnya.

Komisi II mendesak PT PSP mengubah MOU perjanjian supaya pendapatan masyarakat meningkat. Idealnya di tengah mahalnya biaya hidup sekarang, hasil plasma paling kecil Rp300 ribu. Di tempat lain ada sudah ada yang Rp500-700 ribu dengan sistem yang sama juga.

Baca Juga :  Melirik Perjuangan Para Ayah yang Terhantam Pandemi

Sementara Paulus, perwakilan atau humas PT.Peniti Sungai Purun (PSP) HPI Agro Kalimantan Barat dimintai pendapatnya oleh Pontianak Post engan berkomentar dan lebih memilih tutup mulut, meskipun suara petani plasma riuh rendah di ruangan pertemuan DPRD Kalimantan Barat.

Terpisah, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Muhammad Munsif menyebutkan kalau ada petani sampai melakukan demo, diartikan ada sinyal yang disuarakan petani. Poin masalahnya plasma dibagikan tidak sesuai harapan. “Ini menjadi bahan evaluasi pemerintah sebagai pembina dan pengawas,” ucapnya.

Pemprov Kalbar sendiri diartikan sebagai perwakilan pemerintah pusat. Aspirasi petani plasma sudah diterima dan disampaikan langsung. Para pihak juga sudah dipertemukan pada hari ini (kemarin).

“Kami (Disbuntanak) sebagai pembina tentu akan mendorong apa yang selama ini kenjadi keluhan petani plasma, termasuk penyelesaiannya seperti apa. Harus dibuka kembali dong kesepakatannya seperti apa ?” ujarnya setengah bertanya.

Menurutnya apakah dalam kesepakatan dan dokumen perjanjiaan, ada pasal-pasal peninjaun kembali soal hasil plasma petani. Rang diskusi harus dibuka, jika ingin mencari win-win solusi.

“Kami tidak dalam kondisi berpihak kemana-mana. Kami mencari titik temu dan jalan keluar. Harapan kami tentunya terjadi kesepakatan saling menguntungkan. Itu yang kami dorong dalam mencari titik temu atau solusi,” pungkas dia.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/