alexametrics
26 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Kontribusi BUMD Belum Maksimal, Perdalam Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

PONTIANAK–Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsam meminta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang  disampaikan Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Kalbar lebih diperdalam lagi.

“Artinya tim Pansus (Panitia Khusus) bersama Tim Eksekutif Pemprov Kalbar saling bekerjasama,” ungkapnya seusai paripurna di Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, kemarin.

Menurutnya harapan memperdalamnya seusai membacakan Jawaban Gubernur Kalbar atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Raperda  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalbar, M Kebing L, Norsan mengingatkan supaya Pansus  yang dibentuk Legislatif dan Tim Eksekutif Kalbar dapat bekerjasama dengan baik.

“Kerjasama tersebut tentunya harapan akan melahirkan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai aturan dan mendorong kemajuan Kalimantan Barat,” ujarnya.

Baca Juga :  BRI Salurkan Bansos Sembako Kepada 10,7 Juta KPM dan PKH 3,7 Juta Keluarga

Menurut dia dengan terjalinnya kerjasama antara tim Eksekutif dengan Legislatif, tugas seberat apapun akan mampu dilaksanakan dengan baik. Sementara dalam  menyampaikan Pandangan Umumnya, Fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalbar menilai, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pengelolaannya perlu dilakukan secara serius,” kata Djuliarti Djuhardi Alwi, Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKB DPRD
Provinsi Kalbar.

Dia menyebutkan bahwa bentuk keseriusan tersebut terutama dalam pengelolaan BUMD. Salah satunya dengan menerapkan strategi tepat. “Manajemen Risiko dapat  dijadikan strategi dalam pengembangan BUMD,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian berkaitan dengan ancaman atau risiko, menggunakan  strategi pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya. Strategi tersebut dengan cara memindahkan risiko ke pihak lain (transfer risk), menghindari risiko (avoid risk), mengurangi efek negatif risiko (mitigate risk), dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu (accept risk).

Baca Juga :  Rapat AKD Memanas, Sikap Delapan Fraksi Terbelah

Sasarannya untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima masyarakat. Pelaksanaan  manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya entitas manajemen risiko, yakni manusia, staff, dan organisasi. Manajemen risiko dimulai dari proses identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi, monitoring dan evaluasi.(den)

PONTIANAK–Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsam meminta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang  disampaikan Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Kalbar lebih diperdalam lagi.

“Artinya tim Pansus (Panitia Khusus) bersama Tim Eksekutif Pemprov Kalbar saling bekerjasama,” ungkapnya seusai paripurna di Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, kemarin.

Menurutnya harapan memperdalamnya seusai membacakan Jawaban Gubernur Kalbar atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Raperda  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalbar, M Kebing L, Norsan mengingatkan supaya Pansus  yang dibentuk Legislatif dan Tim Eksekutif Kalbar dapat bekerjasama dengan baik.

“Kerjasama tersebut tentunya harapan akan melahirkan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai aturan dan mendorong kemajuan Kalimantan Barat,” ujarnya.

Baca Juga :  Masjid Raya Mujahidin Semakin Bersih

Menurut dia dengan terjalinnya kerjasama antara tim Eksekutif dengan Legislatif, tugas seberat apapun akan mampu dilaksanakan dengan baik. Sementara dalam  menyampaikan Pandangan Umumnya, Fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalbar menilai, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pengelolaannya perlu dilakukan secara serius,” kata Djuliarti Djuhardi Alwi, Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKB DPRD
Provinsi Kalbar.

Dia menyebutkan bahwa bentuk keseriusan tersebut terutama dalam pengelolaan BUMD. Salah satunya dengan menerapkan strategi tepat. “Manajemen Risiko dapat  dijadikan strategi dalam pengembangan BUMD,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian berkaitan dengan ancaman atau risiko, menggunakan  strategi pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya. Strategi tersebut dengan cara memindahkan risiko ke pihak lain (transfer risk), menghindari risiko (avoid risk), mengurangi efek negatif risiko (mitigate risk), dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu (accept risk).

Baca Juga :  Korban Kebakaran Gang Bunga Diberikan Bantuan

Sasarannya untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima masyarakat. Pelaksanaan  manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya entitas manajemen risiko, yakni manusia, staff, dan organisasi. Manajemen risiko dimulai dari proses identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi, monitoring dan evaluasi.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/