alexametrics
32 C
Pontianak
Saturday, May 28, 2022

Tingkatkan Kompetensi ASN Tentang Tata Naskah Dinas

PONTIANAK- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar pelatihan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Pelaksanaan kegiatan yang merupakan program pengembangan kompetensi ASN itu, berlangsung selama lima hari mulai 27 September hingga 1 Oktober 2021.

Kepala BPSDM Kalbar Suprianus Herman, mengungkapkan kegiatan pemerintahan tidak akan terlepas dari kegiatan administrasi berupa surat menyurat. Surat menyurat dapat dikatakan sebagai urat nadi jalannya roda pemerintahan.

“Surat menyurat atau dalam arti lebih luas kita kenal sebagai naskah dinas, ada dalam setiap lini kegiatan pemerintahan. Mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat pemerintahan nasional, semua aktivitas selalu melibatkan unsur tata naskah dinas,” katanya saat membuka kegiatan tersebut, Senin (27/9).

Ia menjelasakan, tata naskah dinas dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah daerah didefinisikan sebagai pengelolaan informasi tertulis. Meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Baca Juga :  Periksa Istri Mantan Dirut PT Asabri

“Namun dalam keseharian kita, masih banyak ditemukan naskah dinas yang belum sempurna, walaupun petunjuk tata naskah dinas yang baik dan benar sudah ada, terkadang masih banyak yang belum dapat memahami pengelolaan naskah dinas tersebut,” ungkapnya.

Padahal salah satu area dalam reformasi birokrasi adalah penataan tatalaksana. Dimana Pemprov Kalbar terus berkomitmen melakukan penyederhanaan birokrasi, percepatan layanan dan efesiensi penggunaan anggaran. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan proses surat menyurat. Salah satunya melalui implementasi aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).

Dengan harapan ada percepatan proses penyelenggaraan tata pemerintahan dan efesiensi penggunaan anggaran alat tulis kantor. Karena TNDE merupakan pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.

Aplikasi TNDE sendiri dirancang untuk menangani pengolahan surat. Dan diintegrasikan dengan aplikasi dalam pengelolaan arsip dinamis bagi pengguna surat serta pengelola arsip di lingkungan Pemprov. Pemprov juga sudah mensosialisasikan apliKAsi PendUkung Administrasi Surat (Kapuas). Namun penyelenggaraan e-Government di lingkungan Pemprov belum berjalan secara optimal.

Baca Juga :  Realisasi Pajak Daerah Naik

“Hal ini karena masih kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten. Peningkatan pemahaman terkait pengelolaan tata naskah dinas sangat diperlukan agar memperlancar komunikasi tertulis serta menjaga keseragaman dan tertib administrasi,” tambahnya.

Selanjutnya, menurut Herman peningkatan pemahaman dalam menggunakan aplikasi Kapuas juga perlu ditingkatkan. Sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pendistribusian surat menyurat, pengarsipan dan pencarian dokumen. Agar ke depan dapat mengurangi kebutuhan biaya untuk alat tulis kantor dan biaya foto kopi (paperless).

“Oleh karena itu, sebagai salah satu implementasi untuk mendukung meningkatkan pemahaman ASN tentang tata naskah dinas, Saya sangat menyambut positif dilaksanakannya pelatihan ini,” pungkasnya.

Adapun para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 40 orang ASN di lingkungan Pemprov Kalbar.**

PONTIANAK- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar pelatihan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Pelaksanaan kegiatan yang merupakan program pengembangan kompetensi ASN itu, berlangsung selama lima hari mulai 27 September hingga 1 Oktober 2021.

Kepala BPSDM Kalbar Suprianus Herman, mengungkapkan kegiatan pemerintahan tidak akan terlepas dari kegiatan administrasi berupa surat menyurat. Surat menyurat dapat dikatakan sebagai urat nadi jalannya roda pemerintahan.

“Surat menyurat atau dalam arti lebih luas kita kenal sebagai naskah dinas, ada dalam setiap lini kegiatan pemerintahan. Mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat pemerintahan nasional, semua aktivitas selalu melibatkan unsur tata naskah dinas,” katanya saat membuka kegiatan tersebut, Senin (27/9).

Ia menjelasakan, tata naskah dinas dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah daerah didefinisikan sebagai pengelolaan informasi tertulis. Meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Baca Juga :  Kembangkan Geowisata Wilayah Pantura

“Namun dalam keseharian kita, masih banyak ditemukan naskah dinas yang belum sempurna, walaupun petunjuk tata naskah dinas yang baik dan benar sudah ada, terkadang masih banyak yang belum dapat memahami pengelolaan naskah dinas tersebut,” ungkapnya.

Padahal salah satu area dalam reformasi birokrasi adalah penataan tatalaksana. Dimana Pemprov Kalbar terus berkomitmen melakukan penyederhanaan birokrasi, percepatan layanan dan efesiensi penggunaan anggaran. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan proses surat menyurat. Salah satunya melalui implementasi aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).

Dengan harapan ada percepatan proses penyelenggaraan tata pemerintahan dan efesiensi penggunaan anggaran alat tulis kantor. Karena TNDE merupakan pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.

Aplikasi TNDE sendiri dirancang untuk menangani pengolahan surat. Dan diintegrasikan dengan aplikasi dalam pengelolaan arsip dinamis bagi pengguna surat serta pengelola arsip di lingkungan Pemprov. Pemprov juga sudah mensosialisasikan apliKAsi PendUkung Administrasi Surat (Kapuas). Namun penyelenggaraan e-Government di lingkungan Pemprov belum berjalan secara optimal.

Baca Juga :  Penyidikan Dugaan Pemerkosaan oleh Eks Kakanim Entikong Jalan di Tempat

“Hal ini karena masih kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten. Peningkatan pemahaman terkait pengelolaan tata naskah dinas sangat diperlukan agar memperlancar komunikasi tertulis serta menjaga keseragaman dan tertib administrasi,” tambahnya.

Selanjutnya, menurut Herman peningkatan pemahaman dalam menggunakan aplikasi Kapuas juga perlu ditingkatkan. Sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pendistribusian surat menyurat, pengarsipan dan pencarian dokumen. Agar ke depan dapat mengurangi kebutuhan biaya untuk alat tulis kantor dan biaya foto kopi (paperless).

“Oleh karena itu, sebagai salah satu implementasi untuk mendukung meningkatkan pemahaman ASN tentang tata naskah dinas, Saya sangat menyambut positif dilaksanakannya pelatihan ini,” pungkasnya.

Adapun para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 40 orang ASN di lingkungan Pemprov Kalbar.**

Most Read

Artikel Terbaru

/